ICW: Bantuan Asing Harus Dikelola Secara Bujeter

Jakarta - Agar tidak rawan korupsi, bantuan dari pemerintah dan LSM asing untuk para korban tsunami di Aceh-Sumut harus dikelola secara bujeter. Kalau tidak, bakal jadi sasaran empuk koruptor."Saya khawatir bantuan utang dari pemerintah asing kalau dikelola secara nonbujeter akan menjadi sasaran empuk koruptor. Sebaiknya menurut saya, Presiden seharusnya membuat suatu instruksi semua dana-dana tersebut dikelola secara bujeter," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki.Hal itu disampaikan dia dalam acara seminar nasional bertajuk "Pemberantasan Korupsi" di Kantor Lembaga Administrasi Negara jalan Veteran Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2005).Dengan dikelola secara bujeter, lanjut dia, maka penanganan proyek pembangunan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi akan dikelola oleh Bappenas. Lalu keuangannya dipegang oleh Depkeu. Selanjutnya pengawasan publik dan audit dilakukan oleh BPK."Kalau sekarang saya ragu-ragu setiap departemen memiliki kebijakan masing-masing. Apabila pemerintah tidak mempunyai manajemen dan perencanaan pembangunan di Aceh, maka bantuan dari luar negeri tidak akan efektif," ujar Teten.Dulu, lanjut dia, angka perkiraan rekonstruksi di Aceh Rp 5 triliun. Namun sekarang menjadi Rp 20 triliun. Sampai sekarang Bakornas dan Satkorlak pun tidak mempunyai desk line data tentang kebutuhan pembangunan di Aceh."Mestinya ini direncanakan dan diselesaikan dulu. Bantuan-bantuan ini tidak akan efektif kalau pemerintah tidak memiliki manajemen dan perencanaan pembangunan di Aceh," tukas Teten.Pada tahap darurat penanganan musibah tsunami di Aceh, menurut dia, selama 3-6 bulan masih dapat ditoleransi atas penyimpangan pengiriman barang yang tidak tepat sasaran. Tapi kalau sudah dalam tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, pemerintah harus punya work plan yang jelas agar terhindar dari korupsi.Teten berpendapat, Indonesia seharusnya tidak boleh memperoleh utang dari luar negeri. Seharusnya bantuan dari luar negeri itu berupa hibah, bukan pinjaman."Sosial kapital kita juga luar biasa dengan banyaknya sumbangan-sumbangan dari berbagai macam instansi maupun perorangan. Jika dikelola dengan baik dan ada trust, saya kira tidak perlu ada utang," katanya.Bantuan luar negeri baru berupa komitmen, belum terealisir? "Kejadian di banyak negara, komitmen itu tidak direalisasikan. Ini merupakan persoalan dari manajemen di dalam pengelolaan bencana yang harus terus menerus memberi pressure kepada pemerintah dan negara donatur untuk merealisasikan rencana bantuannya," demikian Teten Masduki. (sss/)