"DPP ngomong berulang kali Munas itu ditentukan dua pertiga dari keseluruhan DPD I. Itu kan keliru, karena Munas kewajiban DPP, bukan DPD I atau DPD II," ujar Yorrys saat dihubungi detikcom, Senin (13/10/2014).
Dia mengakui kalau Poros Muda serta sejumlah politisi senior Golkar sudah beberapa kali mengupayakan lobi ke DPP untuk percepatan Munas. Hal ini menyesuaikan AD/ART partai kalau Munas bisa digelar tahun ini. Namun, dari DPP yang dipimpin Ical tidak ada respons. Begitupun dengan sejumlah DPD Tingkat I yang tidak berani menanggapi upaya komunikasi yang dilakukan pihaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Yorrys pun mengklaim masih ada sejumlah DPD I Golkar yang mendukung percepatan Munas, seperti DPD I Golkar Papua dan Sulawesi Selatan.
"Oh, ada banyak. DPD Papua, Sulsel itu di antaranya. Tapi, coba kalau bicara jujur, dari hati ke hati, mereka yang mengaku dukung Munas 2015 pasti ikut kita," katanya.
Soal tudingan Ketua DPD I Lampung Alzier Dianis Thabranie yang menyebut Poros Muda sebagai tentara bayaran, Yorrys menepisnya. Justru, dia menanggapi kalau Alzier yang punya kepentingan dan tidak paham suara murni kader muda Golkar.
"Dia enggak layak ngomong begitu sebagai pemimpin. Coba tanya masyarakat Lampung setuju enggak dia jadi Gubernur sana. Saya yakin banyak yang enggak setuju. Harusnya dia paham upaya regenerasi di Golkar. Kita ini lah pejuangnya," ujarnya.
Lantas, apakah kubu Poros Muda Golkar menyerah untuk mendesak percepatan Munas? Yorrys masih optimis pihaknya masih bisa membuat perubahan agar Munas untuk pelengseran Ical bisa digelar tahun ini. Dia mengklaim sejauh ini masih terus dilakukan komunikasi ke tokoh senior Golkar seperti Ginandjar Kartasasmita, Suhardiman, hingga BJ Habibie.
"Oh, enggak (menyerah). Kita terus mengupayakan lobi kayak temuin sesepuh Golkar seperti Pak Suhardiman, Ginanjar, dan Pak Habibie. Kita undang bicara dan komunikasi terus soal ini dan bagaimana solusinya," ujarnya.
(hat/rmd)











































