PPP Berharap Kursi Pimpinan Komisi di DPR Dibagi Rata

Jakarta - Pimpinan DPR dan fraksi menggelar rapat menentukan soal kemungkinan penambahan komisi hingga pengisian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) keseluruhan. PPP berharap kursi pimpinan ‎itu dibagi rata.

"Menurut saya soal alat kelengkapan dewan (AKD) ini prinsipnya kita ingin perkuat institusi DPR, fokus utama kita penguatan institusi harus melihat sejauh mana kita maksimalkan potensi seluruh fraksi," kata Sekretaris fraksi PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10/2014).

"Menurut saya alangkah baiknya seluruh fraksi dilibatkan dalam peran serta pimpinan alat kelengkapan dewan," imbuhnya.

Arwani berharap, dinamika yang terjadi dalam pemilihan pimpinan MPR dan DPR tidak perlu dilanjutkan dalam pemilihan alat kelengkapan dewan termasuk komisi.

"Harus diingat kita seluruhnya anggta DPR yang bertugas membawa janji-janji kita selama kampanye, dan kita ingin berama perkuat instusi DPR," ujarnya.

Soal sistem paket yang menjadi mekanisme dalam pemilihan komisi, Arwani mengatakan akan mengusahakan dalam rapat konsultasi agar pemilihan dilakukan musyawarah.

"Semua keputusan baik tingkat komisi, pansus, didahulukan bagaimana musyawarah mufakat. Baru setelah tak bisa musyarawah ada cara lain (voting-red)," ucapnya.

Berikut yang termasuk alat kelengkapan dewan:

a. Pimpinan DPR
b. Badan Musyawarah
c. komisi
d. Badan Legislasi
e. Badan Anggaran
f. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
g. Mahkamah Kehormatan Dewan
H. Badan Urusan Rumah Tangga
i. panitia khusus
j. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

(bal/trq)