Hajriyanto: Kader Golkar Pro Munas Dipercepat Harus Rangkul DPD I

Jakarta - Golkar kembali bergolak. Masalahnya masih sama, perdebatan soal waktu pelaksanaan Munas. Sejumlah kader muda dan senior ingin Munas digelar tahun 2014 ini, DPP Golkar berkukuh tetap di 2015. Pertarungan soal Munas ini akan dimenangkan oleh kubu yang lebih kuat, yang bisa merangkul dukungan DPD I Golkar.

"Sekarang tinggal kuat-kuatan saja. Ini sudah masuk ke wilayah political struggle," kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari saat berbincang dengan detikcom, Senin (13/10/2014).

Keputusan agar Munas IX Golkar digelar pada 2015 diambil di Munas VIII Golkar yang digelar pada tahun 2009. Menurut Hajri, keputusan itu sah, dan hanya bisa dibatalkan oleh keputusan Munas.

"Munas itu forum tertinggi di partai, yang keputusannya hanya bisa dibatalkan oleh Munas juga," ujar Wakil Ketua MPR ini.

"Kesalahannya, waktu itu AD ART-nya tidak diubah. Di AD ART itu menyatakan periode kepengurusan 5 tahun. Kalau 5 tahun, dimulai dari 2009, 2014 selesai," imbuhnya.

Meski tak ada perubahan AD ART, namun, menurut Hajri keputusan Munas tetap harus dijadikan pegangan. Jika ingin mempercepat pelaksanaan Munas, maka harus ada dukungan dari DPD I Golkar.

"Siapa yang berhak mengusulkan dipercepat? Ya DPD-DPD, yang penting suara DPD. Kalau 2/3 DPD I menginginkan Munas, maka bisa dipercepat. Artinya, orang-orang yang menginginkan Munas cepat harus merangkul DPD I, kuat-kuatan mencari dukungan DPD I," ujarnya.

Bagaimana dengan Hajri yang ingin maju sebagai calon ketum ini, mendukung Munas di 2015 atau dipercepat?

"Kalau saya nunggu kuatnya kapan. Kalau kuatnya 2014, dukung 2014, kalau kuatnya 2015, dukung 2015," ujarnya bercanda.

(trq/imk)