.webp)
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap DPR menggunakan kewenangan sesuai aturan. Kerja sama eksekutif dan legislatif memang penting dilakukan, tapi bukan berarti hak prerogatif presiden dikesampingkan.
"Soal pemilihan jabatan institusi publik yang jadi hak prerogatif presiden harus didukung. Parlemen seharusnya tidak menolak sesuatu yang memang jadi kewenangan presiden seperti pemilihan Panglima TNI dan Kapolri meski harus dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPR," kata Hasto saat dihubungi Sabtu (11/10/2014) malam.
Presiden sebagai kepala negara memang diberikan kewenangan untuk memilih calon pejabat institusi publik. Proses uji kepatutan dan kelayakan nantinya harus menguji kualitas bukan dimaksudkan untuk melakukan penolakan terhadap yang disodorkan presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto meyakini komunikasi politik Jokowi bersama Jusuf Kalla dengan parlemen akan berjalan baik. Parlemen juga harus efektif mengawasi kinerja pemerintah untuk melaksanakan program pro rakyat.
"Pak Jokowi dibentuk dari pengalaman sehingga diyakini tidak ada persoalan untuk membangun komunikasi politik ke depan," ujar Hasto.
Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam wawanacara yang dilansir The Wall Street Journal edisi Selasa (7/10) menyebut Koalisi Merah Putih akan menggalang kekuatan terkait posisi insitusi publik termasuk Kapolri dan Panglima TNI, anggota Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu memberikan kami banyak suara siapa saja orang-orang yang akan menjabat," kata Hashim.
(fdn/sip)
