Nusron: Jangan Ada Tirani Demokrasi di Legislatif!

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menguasai wilayah legislatif. Ketua Umum PB Ansor, Nusron Wahid, berharap dominasi tersebut diharapkan tidak menjadi tirani legislatif.

"Dominasi legislatif melekat dan Ini tidak bisa terjadi. Negara harus check and balance antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ujar Ketua Umum PB Ansor Nusron Wahid di Gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2014).

Hal tersebut dikatakannya saat pembukaan Konferensi Besar XIX GP Ansor dan Peluncuran Buku Keuangan Inklusif-Membongkar Hegemoni Keuangan karya Nusron Wahid yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Tidak ada boleh ada tirani legislatif. Tirani mayoritas atas prektej demokrasi kita," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Nusron sebagai Ketua Umum PB Ansor berkomitmen mensukseskan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Menurut dia, masalah kemiskinan masih menjadi salah satu hambatan dan pekerjaan rumah (PR) besar yang dihadapi Indonesia.
 
"GP Ansor oleh NU ditugaskan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan. Karena sebagai pemuda, usia produktif, kita tidak boleh nganggur dan ga boleh isin (malu). Kita tidak boleh masuk pada kemiskinan abadan (selamanya)," kata Nusron.

PR besar bangsa Indonesia pasca reformasi ada empat. Pertama adalah kemiskinan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada sekitar 29 juta rakyat miskin, dan 40 juta lebih yang hampir miskin. Artinya, secara keseluruhan ada sekitar 70 juta yang masuk kategori miskin dan hampir miskin.

"Untuk mengatasi kemiskinan, bisa mengaplikasikan keuangan inklusif dalam mengelola keuangan sehingga tidak ada hambatan bagi rakyat tidak berkembang karena alasan kesulitan modal," terangnya.

(fiq/rvk)