PPP di Antara Tawaran Menteri dan Ketua Komisi

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuka kemungkinan PPP mendapat kursi menteri jika tetap bergabung. Di sisi lain, Koalisi Merah Putih (KMP) menawarkan kompensasi berupa jabatan Ketua Komisi karena tak dilibatkan dalam paket pimpinan DPR dan MPR. Mana yang dipilih?

"Kami tahu lah mana yang lebih menguntungkan kami. Itu rahasia tentunya," ujar Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Di awal periode MPR/DPR 2014-2019 ini PPP memang cukup menyita perhatian. Di hari pertama saja partai itu memiliki dua susunan fraksi, namun akhirnya diputuskan salah satunya saja.

PPP tetap ikut di KMP dengan harapan mendapat kursi paket pimpinan DPR. Namun asa itu kandas karena KMP lebih memilih Partai Demokrat.

Tak ingin hal serupa terjadi, PPP lalu hengkang ke KIH yang menawarkan paket pimpinan MPR. Namun mereka harus gigit jari lantaran kalah voting.

Ke mana selanjutnya PPP akan berlabuh?

"Ya netral lah sementara ini. Kan nanti kami pasti akan memutuskan ke mana akan berlabuh. PPP itu sedang evaluasi. Mana yang lebih baik dengan kepentingan umat akan kami pilih. Kami masih akan menunggu KH Maimun Zubair memberi keputusan," kata Tamliha.

(bpn/trq)