Menggebu, Calon Pimpinan KPK Ini 'Jual' Integritas ke Panelis

Menggebu, Calon Pimpinan KPK Ini 'Jual' Integritas ke Panelis

- detikNews
Kamis, 09 Okt 2014 15:54 WIB
Menggebu, Calon Pimpinan KPK Ini Jual Integritas ke Panelis
Jakarta - Roby Arya Brata menjadi calon pimpinan KPK ketiga yang diwawancarai pansel hari ini. Roby tampak bersemangat 'menjual' integritasnya melawan korupsi.

Anggota UKP4 ini dinilai panelis berapi-api. Penasaran dengan kehidupan sehari-hari pria tersebut, panelis pun mengajukan pertanyaan seputar sepak terjangnya.

"Anak Bapak kan 3, apakah Bapak tidak khawatir bila terpilih menjadi pimpinan KPK akan banyak tekanan?" tanya salah satu panelis, Rhenald Kasali, di Ruang Graha Pengayoman, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (9/10/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak. Saya ingin meninggalkan KPK dengan senyum karena tujuannya untuk berintegritas," jawab Roby.

Para panelis juga mengatakan tidak menerima surat izin tertulis dari tempatnya bekerja, yakni di Kantor Sekretaris Kabinet. Anggota panelis, Imam Prasodjo, mempertanyakan apakah dia mengalami kesulitan hingga tak menyantumkan surat izin.

Roby menjelaskan posisi dirinya 'tertahan' di Kantor Seskab saat ini. Dia mengaku memang tidak meminta izin secara tertulis, melainkan secara lisan saja.

"Izin saya dapatkan melalui staf khususnya, Dipo tahu masalah. Saya beberapa kali mau keluar tapi nggak diizininkan terus. (Izin) Tertulis tidak ada tapi lisan ada," ujarnya.

Dengan gayanya yang meluap-luap, ia juga menunjukkan bukunya yang telah dipublikasikan di Amerika Serikat (AS). Saat berbincang dengan wartawan, Roby mengatakan panelis harus memilih komisioner KPK yang tidak biasa dan visioner.

"Pimpinan KPK ke depan mesti yang tidak biasa. Harus visioner dan kuat. Berani teriak-teriak nangkap presiden dan menteri mudah, tapi KPK berhasil kalau tidak ada yang ditangkap karena semuanya berintegritas. Penindakan hanya buang-buang biaya," kata Roby.

Dia juga menyuarakan besarnya potensi korupsi jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebab nantinya bukan tidak mungkin sang kepala daerah akan membalas budi sponsornya dengan cara membuat kebijakan menguntungkan.

Hal itu yang dinilainya bahaya dan menjadi tantangan terbesar KPK. "Saya melihat aspek dari potensi korupsi, kalau DPRD kurang berintegritas itu jadi masalah. Malah jadi legal corruption dan itu tidak bisa diusut. Dia menyumbang ke parpol, legal kebijakannya, tapi nggak bisa diusut. Lebih bahaya daripada korupsi biasa," tegasnya.

Jika dia lolos ke tahap akhir seleksi ke DPR, maka hal pertama yang ingin dilakukannya adalah memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, perbaikan mental dan integritas itu diperlukan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia.

"Siap (menangkap koruptor), itu memang harus. Tapi kalau bisa tidak lagi seperti itu, integritas diperbaiki sehingga tidak banyak yang ditangkap," tutup Roby.

(aws/vid)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads