Mereka yang Mengecam Tekad Hashim Jegal Jokowi

Jakarta - Tekad adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang mengancam akan menghambat presiden terpilih Jokowi dikecam publik. Mereka tidak terima dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut.

Berikut mereka yang siap membela Jokowi, seperti dirangkum, Kamis (9/10/2014):

1. Abdul Kadir Karding

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut pernyataan Hashim seperti melegitimasi adanya dendam dari kekalahan Pilpres 2014 lalu.

"Menurut saya, itu tidak bijak dan terlalu diselimuti dendam. Dendam kok dibawa," kata di kantornya, Jl Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014) dini hari.

Menurut Karding, Hashim kurang berpengalaman dalam tata negara dan pemerintahan. Hashim yang berlatarbelakang pengusaha, bagi Abdul, tak mengerti bahwa pernyataannya bisa menyengsarakan rakyat.

"Pak Hashim jarang urus negara, lama jadi pengusaha. Jadi enggak paham betapa pemerintahan itu terganggu efeknya, rakyat yang susah," ujarnya.

Tak hanya itu, Karding juga menilai pernyataan seperti itu bisa mengganggu stabilitas negara. Ia kemudia mencontohkan merosotnya nilai rupiah hingga investor yang lari dari Indonesia pasca parlemen dikuasai KMP.

"Pernyataannya bisa mengganggu stabilitas nasional. Rupiah melemah terus, investor banyak yang lari, karena politiknya keruh. Merugikan kita sebagai bangsa dan itu tidak dewasa," ujar Abdul.

"Niatnya memang mengganggu. Konteksnya bahaya lho, bagi ekonomi dan masyarakat serta stabilitas politik. Saya memaklumi, dia urusi bagaimana dapat duit banyak, belum pernah urus negara," tutup Karding.

2. Trimedya Panjaitan

Trimedya tengah

Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menilai pernyataan adik Prabowo Subianto tersebut menunjukkan Koalisi Merah Putih (KMP) masih belum siap kalah dengan hasil Pilpres.

"Kalau bertanding dengan urusan politik ini kita harus siap menang siap kalah, tapi kawan-kawan di koalisi di Prabowo ini sepertinya belum siap untuk seperti itu," ujar Trimedya saat berbincang, Rabu (8/10/2014) malam.

Trimedya mengatakan, PDIP dan koalisinya di Indonesia Hebat siap menghadapi apapun manuver politik dari KMP, termasuk peran politik penyeimbang di parlemen. Peran politik yang dimaksud, kata Trimedya, seperti mengkritisi manuver politik yang tidak sesuai fatsun.

"Apapun yang akan mereka lakukan di parlemen, kami sudah siap untuk oposisi di parlemen. Kami akan lihat objektif kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai. Dengan di DPR ada UU MD3, ada tatib, ada fatsunnya. Kalau tidak sesuai ya kita luruskan. Misalnya dalam fungsi pengawasan, dalam satu masa sidang, jaksa dipanggil 2-3 kali, ini kan enggak lazim. Akan kita kiritisi," jelasnya.

Trimedya menilai sikap Hashim sangat tidak pantas dalam konteks perpolitik Indonesia. Menurutnya, jika Gerindra
maupun KMP ingin menjadi oposisi, maka berikanlah sikap kritis yang benar. Bukan justru menghambat.

"Kami sudah 10 tahun menjadi oposisi. Tapi tidak seperti itu. Tentu kalau mereka mengkritisi program yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan visi Jokowi-JK, monggo dikritisi. Apalagi program yang jelas-jelas bagus, tapi dihambat, itu tidak baik. Beberapa bulan ini semuanya demokrasi sudah mundur untuk kepentingan kelompok," cetusnya.

3. KPU

Komi‎sioner KPU Hadar Nafis Gumay KPU mengatakan, rakyat akan marah bila pelantikan Presiden terpilih Jokowi dihambat.

"Akan repot (jika pelantikan presiden dipolitisir), masyarakat akan mengawasi. Rakyat akan marah kalau pelantikan dipermainkan," kata Hadar saat tiba di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Hadar pun ingin memastikan tak ada hambatan dalam persiapan pelantikan Jokowi-JK. Dia bersama Husni Kamil Manik dan Arief Budiman serta ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyambangi pimpinan MPR dalam rangka persiapan pelantikan Jokowi-JK.

4. Ruhut Sitompul

Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Ruhut Sitompul pun geram akan pernyataan Hashim. Dia pun mengingatkan Hashim.

"Sebagai penyeimbang, saya ingatkan kepada Pak Hashim kalau ini bukan zaman ancam mengancam! Ingat lho, Jokowi-JK punya people power!" kata Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Dia pun heran mengapa pihak yang kalah di pilpres justru bersikap lebih frontal kepada pemenang. Untuk menciptakan demokrasi yang sehat seharusnya kubu Prabowo-Hatta bersikap legowo.

"Kok yang kalah lebih galak dari yang menang? Ini tand kiamat ya? Ingat Pak Hashim, mulutmu harimaumu!" pungkas Ruhut.

Ruhut pun meminta parlemen justru mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga pembangunan berjalan tanpa hambatan.

5. Jimly Asshiddiqie

Pakar Hukum dan Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan, pernyataan Hashim jangan dianggap berat. Pernyataan adik Prabowo itu dinilai merupakan pernyataan personal.

"Itu hanya omongan satu orang. Rakyat 130 juta masa harus bergantung pada omongan 1 orang. Belum tentu pengusaha top memahami politik secara detail. Jadi dinikmati saja demokrasi ini," kata Jimly.

Menurut mantan Ketua MK itu, dalam sistem presidensial yang dianut sistem politik Indonesia saat ini, UUD memang memberi peluang pemakzulan. Namun Jimly menggarisbawahi, pemakzulan sangat sulit diwujudkan meski diberi peluang UUD.

"Jika perubahan kelima UUD itu sangat sulit, maka impeachment atau pemakzulan itu sangat sangat sangat sulit sekali diwujudkan. Jadi jangan khawatir, tenang saja," ujar Jimly.

6. Refly Harun

Pakar hukum dan tata negara Refly Harun menilai pernyataan Hashim tersebut mengindikasikan Koalisi Merah Putih ingin menjatuhkan presiden terpilih Joko Widodo.

"Ini masih membuktikan KMP ingin menjatuhkan presiden. Persaingan di Pilpres itu belum selesai," ujar Refly saat berbincang, Rabu (8/10/2014) malam.

Namun demikian, menurut Refly tidak mudah menjatuhkan presiden dalam sistem tata negara di Tanah Air. Karena era Jokowi menurut dia, tidak bisa disamakan dengan era mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang saat itu bisa digulingkan DPR.

"Zaman Gus Dur itu belum ada Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, tidak siap, makanya subyektif sifatnya karena kalah dari mayoritas. Nah, kalau sekarang ada MK," jelas Refly.

Refly menjelaskan untuk melengserkan Jokowi diperlukan bukti kuat adanya kesalahan yang dilakukan mantan Walikota Solo itu. Namun, hal ini diyakininya bakal sulit dilakukan kalau melihat kinerja Jokowi yang dianggap bersih. Apalagi, MK nanti bakal menjadi lembaga kredibel yang bisa menjadi penentu putusan akhir.

"Kalau di MK itu kan menentukan mana yang benar dan salah. Jokowi ini kan bersih, tidak bengkok-bengkok. Harus ada buktinya kalau ada pemakzulan dari korupsi. Makanya kita perlu lembaga kredibel seperti MK," sebutnya.