Presiden Adalah CEO Indonesia, Jokowi Tak Perlu Khawatirkan DPR

Jakarta - Muncul kekhawatiran pemerintahan Jokowi-JK akan dihambat oleh DPR dan MPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Apakah memang perlu ada kekhawatiran?

"Itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Mengapa? Pertama, dalam konstitusi RI, terutama pasca amandemen, kekuasaan presiden diperkuat. Dalam sistem presidensial, presiden adalah single chief of executive sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata pengamat politik UGM Ari Dwipayana saat berbincang, Kamis (9/10/2014).

Berdasarkan pasal 4 UUD RI, presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD. Selain itu, presiden juga memegang kekuasaan dalam membentuk UU. Setiap UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan pesertujuan bersama (pasal 20 ayat 2 UUD RI).

"Jika UU itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, RUU itu boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 20 ayat 3 UUD RI). Dengan demikian, perbedaan konstelasi politik antara legislatif dengan eksekutif harus dipandang sebagai bagian dari bekerjanya check and balances dalam sistem pemerintahan yang demokratis," ujarnya.

Kedua, sejak tahun 2004, presiden bukan lagi mandataris MPR, tapi presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Itu artinya Presiden mendapatkan mandat elektoral langsung dari rakyat untuk menjalankan pemerintahannya.

Dengan mandat elektoral 52,3% dalam pemilu Presiden 2014, presiden terpilih tidak bisa begitu saja dimakzulkan oleh DPR, karena harus memenuhi pasal 7A dan dan 7B UUD RI dan usul pemberhentian Presiden harus diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, upaya memakzulkan Presiden tidak semudah dibayangkan, karena harus melewati proses politik dan hukum yang panjang," ungkapnya.

Dengan dua alasan itu maka kekhawatiran banyak kalangan termasuk para analis yang menyebutkan akan terjadinya gridlock dalam pemerintahan yang selanjutnya akan berujung pada democracy breakdown.

Dalam menghadapi kegaduhan politik ini, ada beberapa titik harapan atau rasa optimisme yang terbentuk melihat gaya kepemimpinan yang ditawarkan oleh Presiden terpilih.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden terpilih menyatakan dengan jelas akan menjaga mandat elektoral dari rakyat dengan membentuk kabinet yang profesional. Presiden terpilih, lanjut dia, juga terlihat akan konsisten dengan janjinya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta bersama-sama rakyat memberantas korupsi dan mafia-mafia disektor energi, kehutanan, pajak yang memiskinkan rakyat.

"Ini jelas ditakuti para oligarki ekonomi-politik yang mengendalikan jaringan mafia. Namun jelas aksi ini pasti didukung rakyat," tukasnya.

(trq/try)