Rencana Berangkatkan Wartawan ke Jerman Dikecam, Ini Respons Ganjar

Semarang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam pelatihan jurnalistik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sejumlah wartawan. Hal itu dikarenakan pelatihan diadakan di Jerman dan menggunakan dana APBD Jawa Tengah.

Ketua AJI Semarang Rofiudin mengatakan pihaknya sudah mendengar rencana tersebut dan mengecamnya. Selain karena menggunakan dana APBD, Pemerintah Provinsi bukan merupakan pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan.

"Pemprov bukanlah pihak yang wajib memberikan pelatihan wartawan. Apalagi menggunakan dana milik publik (APBD) untuk berangkat ke Jerman," kata Rofiudin lewat siaran persnya.

Menurut Rofiudin, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Wakilnya, Heru Sudjatmoko harus lebih pro rakyat dengan menghemat APBD sesuai janji-janji saat masa kampanye dulu. Jika pemerintah ingin mendorong perbaikan dunia pers di Jateng, lanjut Rofiudin, maka ada yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan yaitu terkait dengan kondisi ketenagakerjaan kalangan pers.

"Saat ini, banyak wartawan yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten/kota. Masih banyak pekerja media yang belum mendapatkan hak tunjangan, jaminan kesehatan tenaga kerja, THR dan lain-lain," tandasnya.

Meski demikian AJI Semarang tetap mendukung adanya pelatihan jurnalistik sebagai upaya agar wartawan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme. Namun,pihak yang wajib memberikan pelatihan ke wartawan adalah perusahaan media dan organisasi profesi jurnalis.

"Bolehlah pemprov membantu pendidikan dan pelatihan bagi jurnalis. Tapi, untuk mencegah konflik kepentingan wartawan maka dana tersebut tak dikelola pemprov secara langsung dan organisasi profesi wartawan," tuturnya.

Dengan pernyataan tersebut, AJI Semarang dengan tegas menolak adanya pelatihan wartawan ke Jerman. "Sebagai informasi tambahan, ada anggota AJI Semarang yang ikut diajak ke Jerman. Atas undangan itu kami mengucapkan terima kasih. Tapi mohon maaf, kami tak bisa memenuhi undangan itu," tutup Rofiudin.

Sementara itu Direktur Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto mengatakan pelatihan yang hanya diikuti beberapa wartawan itu juga tidak efisien karena jumlah wartawan yang sangat banyak. Jika memang ingin mengadakan pelatihan dengan ilmu dari luar negeri, lebih baik memanggil pematerinya ke Indonesia sehingga wartawan lain juga bisa mendapatkan pelatihan.

"Apa tidak lebih baik kalau yang dari Jerman diundang ke sini? Jadi semua wartawan bisa dapat pelatihan jurnalistik. Hati-hati dengan anggaran, lebih baik untuk kepentingan masyarakat," kata Eko.

Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan pihaknya menyesalkan pernyataan AJI tersebut. Menurutnya rencana itu sebagai penghargaan bagi juara lomba penulisan yang sudah pernah digelar Pemprov Jateng.

"Saya mempunyai rewards untuk mereka yang memenangkan lomba karena mereka (wartawan) merupakan bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan Jawa Tengah," kata Ganjar saat dihubungi melalui telepon.

Ganjar mengungkapkan pihaknya selalu berdiskusi dengan AJI setiap ingin mengambil langkah terhadap wartawan seperti saat menghapuskan "amplop" untuk wartawan di lingkungan Pemprov Jateng.

"Lalu dana APBD itu saya afiliasikan untuk lomba kepenulisan wartawan, saya tidak dapat protes," pungkasnya.

Pelatihan wartawan ke luar negeri itu, lanjut Ganjar, bermaksud agar wartawan yang mengikuti nantinya bisa bekerja lebih profesional. Pelatihan dan pendidikan tersebut rencananya dilakukan di kantor berita luar negeri.

"Saya ingin mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri untuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional," terang Ganjar.

"Langkah ini dapt respon positif. Saya menjelaskan ke teman-teman wartawan, kalau tidak setuju ya tidak apa-apa," imbuhnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko mengatakan setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra termasuk pelatihan wartawan ke Jerman itu. Menurutnya rencana itu masih perlu dirembuk lagi.

"Kebijakan ada pro dan kontra, harus ada rembuk. Saya belum paham teknisnya," pungkas Heru.

(alg/try)