Keinginan Hashim Hambat Jokowi dan Tekad Prabowo I Will Never Surrender

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo melontarkan pernyataan kontroversial soal keinginannya menghambat Presiden Terpilih Joko Widodo. Pernyataan Hashim, dan serangkaian manuver Koalisi Merah Putih, mengingatkan pada tekad Prabowo Subianto untuk tak menyerah meski telah kalah di Pilpres 2014.

"I will never surrender, I will never surrender, I will never surrender!" begitulah pernyataan Prabowo di rapat Timses Prabowo-Hatta pada Juli 2014 lalu.

Pernyataan itu diiringi sejumlah rencana untuk menggugat hasil Pilpres 2014 yang menetapkan kemenangan Prabowo-Hatta. Saat itu ada 8 rencana yang disiapkan, mulai dari menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hingga menghimpun gerakan class action.

Di luar 8 rencana itu, ada satu rencana rahasia lagi yang disiapkan. Rencana itu belum terungkap secara gamblang hingga sekarang. Kabarnya, rencana rahasia ini adalah upaya untuk menghambat pemerintahan Jokowi hingga berujung pemakzulan. Saat ditanya soal kabar ini, sejumlah elite parpol Koalisi Merah Putih telah membantah.

Dua bulan berlalu, pernyataan I will never surrender itu dihidupkan dalam serangkaian manuver politik Koalisi Merah Putih di parlemen. Koalisi pendukung Prabowo-Hatta bermanuver mengubah serangkaian aturan yang termaktub dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hingga akhirnya berhasil menguasai posisi pimpinan DPR dan MPR.

Tak hanya itu, Koalisi yang kini berisi Golkar, Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan PKS itu juga mengubah aturan pemilihan kepala daerah lewat revisi UU Pilkada. Total, jika digambarkan layaknya skor pertandingan olahraga, Koalisi Merah Putih telah menang 5-0 melawan koalisi parpol pendukung Jokowi-JK. Dan meski sudah unggul 5-0, Koalisi Merah Putih belum akan berhenti.

Serangkaian manuver Koalisi Merah Putih ini seolah dirangkum oleh Hashim lewat pernyataannya. "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat," ujar adik Prabowo itu kepada Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, seperti dilansir Rabu (8/9/2014).

Tak berhenti di situ, Hashim melontarkan pernyataan lain yang menggambarkan pandangannya terhadap Jokowi. Ada rasa sakit hati yang tersirat dari pernyataannya.

"Ya, Pak Jokowi, ada harga yang harus dibayar," kata Hashim dalam wawancara pada Senin (6/10/2014) dan dilansir The Wall Street Journal edisi Selasa (7/10/2014).

Pernyataan Hashim ini menuai reaksi dari pendukung Jokowi. Motif Koalisi Merah Putih yang berkali-kali menyatakan ingin menjadi oposisi yang konstruktif pun makin dipertanyakan.

"Di sinilah sikap negarawan diuji. Jalan masih panjang, 5 tahun lagi juga Pilpres bisa bersaing secara konstitusional. Sudahi dendam kita buktikan rasa cinta bangsa dengan bekerja untuk rakyat," kata pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Rabu (8/10/2014).

Seolah tak ingin mendapat dampak negatif lebih jauh dari pernyataan bos Kebun Binatang Ragunan ini, elite-elite parpol Koalisi Merah Putih langsung melokalisir pernyataan itu.

"Saya rasa itu pribadi Pak Hashim ya, jadi bukan mewakili KMP (Koalisi Merah Putih). Setiap orang kan berhak berpendapat," kata Waketum Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2014).

Fadli kembali menegaskan koalisi yang dibangun partainya bertujuan untuk menjadi oposisi yang konstruktif. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pro rakyat, Fadli berkomitmen untuk memberikan dukungan.

"Kalau kebijakan pro rakyat pasti kami dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi. Lagipula kan kami belum tahu apa kebijakan Jokowi," imbuh Fadli.

Pernyataan Fadli Zon tentu perlu pembuktian, jangan hanya lips service. Pembuktian dalam waktu dekat bisa dengan menjamin kelancaran pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih.

(trq/erd)