Hashim Ingin Hambat Jokowi, PDIP: KMP Masih Tak Siap Kalah

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK melalui kekuasaan di parlemen. Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menilai pernyataan adik Prabowo Subianto tersebut menunjukkan Koalisi Merah Putih (KMP) masih belum siap kalah dengan hasil Pilpres.

"Kalau bertanding dengan urusan politik ini kita harus siap menang siap kalah, tapi kawan-kawan di koalisi di Prabowo ini sepertinya belum siap untuk seperti itu," ujar Trimedya saat berbincang, Rabu (8/10/2014) malam.

Trimedya mengatakan PDIP dan koalisinya di Indonesia Hebat siap menghadapi apapun manuver politik dari KMP, termasuk peran politik penyeimbang di parlemen. Peran politik yang dimaksud, kata Trimedya, seperti mengkritisi manuver politik yang tidak sesuai fatsun.

"Apapun yang akan mereka lakukan di parlemen, kami sudah siap untuk oposisi di parlemen. Kami akan lihat objektif kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai. Dengan di DPR ada UU MD3, ada tatib, ada fatsunnya. Kalau tidak sesuai ya kita luruskan. Misalnya dalam fungsi pengawasan, dalam satu masa sidang, jaksa dipanggil 2-3 kali, ini kan enggak lazim. Akan kita kiritisi," jelasnya.

Trimedya menilai sikap Hashim sangat tidak pantas dalam konteks politik Indonesia. Menurutnya, jika Gerindra maupun KMP ingin menjadi oposisi, maka berikanlah sikap kritis yang benar. Bukan justru menghambat.

"Kami sudah 10 tahun menjadi oposisi. Tapi tidak seperti itu. Tentu kalau mereka mengkritisi program yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan visi Jokowi-JK, monggo dikritisi. Apalagi program yang jelas-jelas bagus, tapi dihambat, itu tidak baik. Beberapa bulan ini semuanya demokrasi sudah mundur untuk kepentingan kelompok," cetusnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat."

Hal itu dikatakan Hashim kepada Reuters di kantornya pada Selasa kemarin, seperti dilansir Rabu (8/10/2014).

Hashim juga menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur.

Sekarang kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJ itu sudah ditangani Kejaksaan Agung. Sudah ada sedikitnya dua mantan pejabat Pemprov DKI yang menjadi tersangka.

Kasus lainnya adalah penyimpangan dalam anggaran pendidikan saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Jokowi yang dalam dua kasus itu tidak dinyatakan bersalah belum bisa dimintai komentar atas pernyataan Hashim.

(rmd/hat)