MUI Bentuk Satgas Anak Korban Tsunami

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk satgas anak. Tugas satgas itu menangani anak yatim piatu korban tsunami di Aceh serta menangani persoalan itu. Selain itu, MUI mengimbau penanganan anak yatim piatu korban tsunami dibuat satu pintu. "Waktu itu belum ada lembaga yang resmi menangani ini," ujar Ketua MUI Amidan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (11/1/2005). Dikatakan Amidan, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan Wapres Jusuf Kalla, 3 Januari 2005 lalu. Hasil rapat menyebutkan anak yatim piatu hanya diasuh orang yang seagama dan tidak bersifat abadi. Selain itu, keluarga yang mengasuh harus memiliki kemampuan jangka panjang. "Harus diutamakan orang Aceh. Jika tidak ada, baru institusi kemudian baru perorangan. Perorangan ini banyak yang meminta menjadi bapak asuh. Kita daftar tapi anaknya belum ada disini," katanya. Ia menambahkan, tokoh Aceh berkeinginan agar anak-anak itu tidak keluar dari Aceh serta tidak diserahkan kepada siapapun jika tidak ada keterangan atau rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Sementara, Sekretaris Umum MUI Dien Syamsuddin mengimbau pemerintah untuk melakukan langkah penanggulangan bencana Aceh yang bersifat kongkret, sistematis dan potensial. Caranya dengan menggalang seluruh potensi bangsa. "Pemerintah tidak akan bisa melakukan sendiri, maka sangat arif dan bijaksana jika pemerintah melibatkan potensi masyarakat madani dalam satu koordinasi koalisi dan kerja sama yang baik," ujarnya. Ia mengingatkan pemerintah agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan serta sedapat mungkin menghindari bantuan yang bersifat utang. Rencananya, 25 Dubes negara-negara Islam akan berkumpul di MUI untuk menyerahkan bantuan Aceh, Rabu (12/1/2005) besok. (rif/)