PPP Buka-bukaan: PKS Tak Mau Kembalikan Hak Pimpinan MPR!

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan mulai membuka penyebab kekecewaannya pada Koalisi Merah Putih. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha mengakui memang pernah ada kesepekatan dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu.

Isi kesepakatan salah satunya, karena masih terjadi konflik internal, PPP tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR. Apabila nantinya konflik masih berlanjut, maka partai berlambang Kakbah itu juga tak mendapat jabatan pimpinan di MPR.

Namun saat ini, menurut Tamliha, PPP sudah kompak dan tidak terjadi konflik internal. Sehingga mestinya PPP mendapat jatah kursi pimpinan MPR.

"Riwayatnya ketika itu PPP tidak kompak, diberi ke PKS. PAN juga minta jatah pimpinan MPR. Gerindra mundur diberikan ke PAN, sekarang kan PPP kompak, sekarang PKS tidak mau mengembalikan hak itu ke PPP," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di gedung DPR/MPR Jakarta Selasa (7/10/2014).

Atas dasar kronologi peristiwa tersebut, Tamliha tak mau disebut bahwa PPP telah melanggar kesepakatan sesama anggota Koalisi Merah Putih. "Kapan kami melanggar kesepakatan, dengan KMP betul (kesepakatan) tertulis, pimpinan fraksi itu kembar ada tandatangan Emron dan Romahurmuzy dan Surat Keputusan dari Pak Suryadharma Ali sebagai Ketum. Tugas saya menarik 2 surat itu, dan yang dibaca itu yang sah," papar Tamliha.

PPP hampir pasti melabuhkan diri dan memilih bergabung dengan paket pimpinan MPR yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Keputusan PPP itu disebut-sebut hasil dari lobi politik antar ketua umum partai politik.

"Seluruh ketua umum telah melakukan komunikasi politik," kata Politisi Hanura Saleh Husein di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).



(erd/trq)