11 Aktivis Demokrasi Tolak Hadiri Bali Democracy Forum 2014

Jakarta - 11 Aktivis demokrasi yang diundang menghadiri Bali Democracy Forum 2014 yang akan dilaksanakan pekan depan menolak hadir. Mereka menilai tak ada gunanya hadir berbicara demokrasi sementara pemerintah saat ini sudah balik kanan alias mundur jauh.

"‎Kami memilih tidak hadir karena demokrasi di Indonesia memang mengalami kamajuan tapi belakangan berbalik arah. Jadi tidak ada yang secara positif. Karena mundur jadi tidak bisa sharing positif Indonesia," kata Ketua Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyakat Indonesia (Yappika) Fransisca fitri dalam jumpa persnya di kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014).

Ia hadir bersama 8 orang berwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, FITRA, ICW, LBH Jakarta, Perludem dan Transparansi International Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Mereka diundang untuk menghadiri acara Bali Civil Society Forum 2014 yang mengundang beberapa organisasi masyarakat sipil dari negara-negara Asia. Acara rencananya akan dimulai pada 8-9 Oktober esok dan dilanjutkan dengan Bali Democracy Forum 2014 pada 10-11 Oktober yang akan dihadiri para kepala negara dan pejabat setingkat menteri.

Sedang menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, disahkannya UU Pilkada pada 26 September lalu oleh DPR dan berlanjut dengan drama politik hingga menghadirkan Perpu Pilkada yang ditandatangani oleh Presiden menunjukkan demokrasi di Indonesia berada diujung tandung.

"Soal Perpu itu hanya lip service karena konstalasi DPR sangat tidak mungkin memenangkan karena KMP mayoritas," kata Haris.

Mereka mengkritisi acara Bali Civil Society 2014 baru dilakukan‎ tahun ini padahal para organisasi masyarakat sipil ini sudah bertahun-tahun lalu meminta acara ini diselenggarakan. Menurut Haris Azhar, forum ini tak lebih dari sekedar pesta perpisahan SBY yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Terlebih karena SBY lah yang dulu menggagas acara ini diadakan pada 2008.

"‎Ini kayak farewell partynya SBY terbukti dari harusnya dilaksanakan November tapi justru diajukan ke Oktober. Padahal kalau dia beritikad baik harusnya forum ini dihadiri oleh Pak Jokowi (presiden terpilih) untuk menyampaikan konsep demokrasinya ke depan," ucap Haris.

Sebagian besar dari 11 organisasi yang menolak didaulat sebagai pembicara dalam seminar. Namun, rentetan peristiwa politik yang terjadi di Indonesia membuat mereka memilih mengkritisi demokrasi Indonesia dari luar daripada berbicara demokrasi yang mereka nilai palsu dalam forum itu.

Dalam skala jangka panjang, menurutnya, tak ada dampak yang akan terjadi dengan ketidakhadiran mereka. Pasalnya, tidak ada hal yang bersifat rekomendasi dari acara forum civil society yang akan dibahas dalam Bali Democracy Forum‎ 2014 kelak.

"Tidak ada dampak ke depan karena forum ini hanya dibuat oleh SBY yang menghadirkan prestasi demokrasi SBY. Apa yang kami kerjakan berlanjut. Masih ada forum lain dan nggak akan berdampak apapun. Ada forum lain di international selain Bali demokrasi‎ itu," pungkas Haris.

(bil/ndr)