Aktivis PJKA Protes Kenaikan Tiket Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh

Jakarta -

Perkumpulan pengguna kereta ekonomi yang tergabung dalam Pulang Jumat Kembali Ahad atau PJKA memprotes rencana pihak Kereta Api Indonesia yang menaikkan tiket kereta ekonomi jarak jauh. Keputusan kenaikan harga tiket itu dinilai semakin membebani rakyat.

"Keputusan pemerintah mengurangi subsidi kereta api sangatlah tidak populis. Apalagi sebentar lagi rakyat akan terkena imbas 'multi dimensi' kenaikan harga BBM. Dalam kacamata rakyat biasa, siapapun pemimpin negara ini bukanlah masalah, yang penting rakyat bisa hidup sejahtera, apa yang diinginkan bisa terbeli, terutama kebutuhan hidup sehari-hari," kata perwakilan Paguyuban Pengguna dan Pelanggan KA Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang, Dwi Agung Nugroho, Selasa (7/10/2014).

Menurut Dwi, penghapusan subsidi, di sektor apapun yang terkena dampak masifnya adalah dan selalu rakyat kecil. Apapun alasan logis yang dibuat tetap saja rakyat yang terkena dampaknya.

"Yang paling baru adalah rencana PT KAI untuk mengalihkan subsidi KA ekonomi jarak jauh dan menengah untuk KRl (kereta rel listrik) dan CL (Commuter Line) pun sangat tidak tepat. Alasan PT KAI mengalihkan PSO (Public Service Obligation) ke KRL dikarenakan jumlah penumpang KA jarak jauh terus menurun, sementara penumpang KRL terus melonjak. Alas an ini terasa dibuat-buat karena disisi lain KAI mengakui bahwa pertumbuhan minat penumpang Kereta Api terus meningkat tiap tahunnya," urai Agung.

Alasan klise berikutnya, tambah dia, karena KRL dan CL dipakai setiap hari oleh masyarakat, sementara KA jarak jauh tidak setiap hari. Pada Jumat 10 Oktober malam mendatang mereka akan berunjuk rasa damai di Stasiun Senen sebagai wujud keprihatinan.

Pemerintah seharusnya tidak memusatkan program pengendalian peralihan masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan massal, untuk masyarakat ibukota saja. Tapi harus merata ke seluruh daerah.

"Kalaupun prioritas program tetap di ibukota, pemerintah tidak melihat dampak yang akan terjadi akibat penghapusan subsidi Kereta Api. Sebagai angkutan massal, KA Ekonomi menjadi pilihan masyarakat pekerja kelas menengah ke bawah untuk mobilitas dari ibukota ke daerah asal," jelasnya.

Masyarakat pekerja di ibukota jumlahnya lebih dari 20 ribu yang berasal dari daerah dan memanfaatkan KA ekonomi untuk mobilitas dari ibukota ke daerah asal minimal 3 hari sekali, dan kebanyakan seminggu sekali.

"Kalau subsidi dihapus, tiket KA tidak terbeli karena harganya melambung, maka akan terjadi urbanisasi masif ke ibukota, karena pekerja yang tidak mampu beli tiket akan membawa keluarganya ke ibukota demi efisiensi. Dan ibukota akan semakin penuh sesak karena jumlah penduduk urban bertambah secara signifikan," keluhnya.

"Sebagai rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas di negeri ini, kiranya suara kami perlu didengar. Kami ingin hidup sejahtera, bekerja dengan tenang dan menjalani kehidupan dengan nyaman. Kami berharap pemerintah tidak gemar menghapus subsidi dengan dalih apapun," tutup dia.

(ndr/mad)