Ahok Duga Uang Listrik Dinas Pertamanan Digunakan Untuk Proyek

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyesalkan bawahannya di Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI. Pasalnya, listrik di kantor dinas tersebut diputus PLN karena ada penunggakan tagihan hingga miliaran rupiah.

Ahok menduga Dinas Pertamanan memotong anggaran listrik dan menggunakan uangnya untuk anggaran proyek. “Kita enggak tahu alasannya apa, kok sudah dianggarkan sekian bayar listrik, terus dipotong. Diganti ke (proyek) yang mana saya enggak tahu,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Laporan yang diterima Ahok dari Kepala Dinas Pertamanan, Nandar Sunandar, pos anggaran untuk listrik sebenarnya sudah ada. Tetapi setelah sampai di DPRD, bahasanya menjadi berubah. Dia menegaskan, anggaran listrik tak seharusnya dialihkan ke pos anggaran lain.

“Listrik itu kan salah satu hal yang utama, enggak boleh dipotong seharusnya,” imbuhnya.

Tak jelas benar ke proyek mana anggaran listrik Dinas Pertamanan dialihkan. Yang jelas, akibat persoalan tersebut, tagihan di SKPD tersebut bengkak selama empat bulan hingga mencapai Rp 5,6 miliar. PLN pun akhirnya memutus aliran listrik sehingga kantor dinas bergantung pada genset.

“Makanya, saya sudah tegur. Saya bilang ‘jangan-jangan kamu over ke proyek. Kali ini saya maafin, tapi kalau 2015 kejadian kayak gitu lagi, kamu akan saya stafkan’,” pungkasnya seperti dia sampaikan pada Nandar.

Adapun Nandar mengakui ada penunggakan tagihan listrik. Tapi jumlahnya berbeda dengan versi PLN, yakni hanya untuk dua bulan berjumlah Rp 2,6 miliar.

“Dari laporan tinggal dua bulan yang belum dibayar, untuk Agustus dan September. Anggarannya belum diketok, mudah-mudahan Oktober ini sudah ada,” kata Nandar pekan lalu.

(ros/vid)