Saat Koalisi Merah Putih DKI Juga Kritik Pengunduran Diri Jokowi

Jakarta -

Jika merujuk surat dari Menteri Dalam Negeri soal mekanisme pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo, seharusnya rapat paripurna fraksi sore tadi tidak lagi diperlukan. Namun dalam kenyataannya, rapat koordinasi pimpinan dan para ketua Fraksi DPRD DKI, disepakati paripurna ini tetap dilaksanakan.

Bukan tanpa sebab paripurna dengar pendapat ini dilakukan. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari partai Gerindra, M Taufik, partainya ingin mengkritisi pengunduran diri Jokowi. Dan benar saja, Gerindra menyampaikan banyak hal tentang pengunduran diri Jokowi. Mereka mengkritisi UU No 23 Tahun 2014 yang dinilainya tak bisa mengakomodir kasus pengunduran diri Jokowi.

Tak hanya Gerindra, seluruh partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih; Golkar, PAN, PPP, PKS dan Demokrat juga menyuarakan hal yang sama. Mereka ramai-ramai mengkritik pengunduran diri Jokowi yang dinilai 'kasuistik dan baru pertama kali terjadi'.

Menurutnya, selama ini UU Pemda bahkan yang baru disahkan oleh Presiden tak ada yang mengatur tentang kepala daerah yang meninggalkan jabatannya karena 'loncat' jadi presiden.

"Kemunduran seorang gubernur tidk diatur dalam UU 32 Tahun 2004. Sama sekali tidak ada satu pasal pun," kata Taufik usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Karena ini baru pertama terjadi, maka KMP DKI sepakat untuk mengkritisi hal tersebut. Harus ada aturan yang mengikat kepala daerah agar fokus bekerja selama masa jabatannya.

Namun, Gerindra menggunakan kata 'memberhentikan' saat menyampaikan sikapnya soal pengunduran Jokowi. Sedangkan yang lainnya menggunakan kalimat 'menerima pen‎gajuan pengunduran diri'. Bahkan, PPP menggunakan kata-kata 'mewakafkan Jokowi untuk Indonesia'.

Meski dengan bahasa yang berbeda-beda, partai anggota KMP lainnya menyatakan hal serupa. Sebagian besar juga menyoroti 'etika politik' Jokowi yang tak mengkomunikasikan pilihannya mencalonkan diri sebagai presiden periode 2014-2019.

"Kita ketahui bersama pada awal pencalonan, Saudara Joko Widodo sebagai presiden seharusnya ada etika awal kepada 94 anggota DPRD (yang lama)‎. Saat itu Saudara Joko Widodo yang masih menjabat sebagai gubernur aktif sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan DPRD DKI," kata perwakilan fraksi Demokrat-PAN Taufiqurahman saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Soal kekompakan KMP dalam mengkritik Jokowi, Taufik mengatakan ini wujud kritik politik yang mereka lakukan untuk Jakarta.‎ KMP tingkat Jakarta ini disebut Taufik selalu mengadakan rapat tiap minggu untuk membahas persoalan Jakarta.

"KMP DKI solid. Kita komunikasi terus setiap seminggu sekali antar pimpinan-pimpinannya. Dari pertemuan itulah hasilnya, ada masalah. Soal kritik kita sudah lama dibahas. Hanya tunggu waktu saja (untuk dikeluarkan)," ujarnya.

Kesolidan ini juga yang dipercaya Taufik akan memenangkan Gerindra saat voting Wakil Gubernur DKI nanti. ‎

"Untuk segala macam solid. Pokoknya keputusan dilakukan bersama. 57 anggota loh kita (dari 106 anggota DPRD DKI)," pungkasnya.

(bil/mok)