Golkar Bantah Terlibat Perjanjian Dukung Perpu Pilkada, Ini Penjelasannya

Jakarta - Presiden SBY me‎lalui akun twitternya mengungkapkan parpol pendukung Koalisi Merah Putih telah meneken kesepakatan menerima Perpu Pilkada. Dukungan yang disepakati Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP itu sebagai bagian dari kesepakatan dukungan PD di pimpinan DPR.

‎Namun, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah partainya terlibat dalam perjanjian itu. Idrus mengatakan Golkar hanya mendukung Presiden SBY mengeluarkan Perpu itu, tapi tak menjanjikan dukungan menerima dan menjadikannya Undang-undang.

"Harus dibedakan antara Perpu dengan pemilihan pimpinan DPR, nggak ada kaitan.‎ Perpu hak konstitusional presiden, (materinya) akan kita lihat," ucap Idrus di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10/2014).

"Jadi presiden mau keluarkan itu silakan, masa kita larang," lanjutnya.

‎Nah, soal substansinya kata Idrus, harus dilihat dulu dan dibahas DPR. Baru kemudian bisa disepakati mendukung atau tidak.

"Masa Perpu belum keluar (diterima DPR -red) sudah didukung‎," ucap politisi Golkar itu.

Sebelumnya, SBY mengungkap semua ketua umum dan sekjen parpol Koalisi Merah Putih telah mendatangani dukungan terhadap Perpu pilkada.

"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," jelas SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Senin (6/10/2014).

Menurut SBY, persetujuan itu ditandatangani pada 1 Oktober lalu. Karenanya SBY optimistis Perpu Pilkada langsung dengan perbaikan bisa disetujui DPR.

"Sekitar pukul 20.00, saya terima lembar kesepakatan untuk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dengan perbaikan," jelas SBY.

(bal/trq)