Salah satunya dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI). Mereka meminta Jokowi melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Di antaranya dengan membuka polling via internet.
Jokowi diharapkan membangun mekanisme peran serta publik dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai instrumen, termasuk polling atau survei via internet," kata pengamat politik dari Lima, Ray Rangkuti dalam diskusi di Kafe Deli, Jl Sunda, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ray menambahkan, agenda pembangunan yang akan dilakukan di masa pemerintahan Jokowi harusnya benar-benar dirasakan rakyat. Jangan sampai justru malah membuat rakyat merasa dirugikan.
"Menyelesaikan pelanggaran HAM yang sudah terjadi," tambahnya.
(rna/rmd)











































