Jokowi Diharapkan Tak Kompromi Meski DPR Dikuasai KMP

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari lima partai ditambah Partai Demokrat menguasai lebih dari setengah suara di parlemen. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikhawatirkan akan diganggu melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat para wakil rakyat itu.

Jokowi diharapkan tidak menggunakan strategi kompromi hanya agar pemerintahannya tak diganggu lembaga legislatif. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Indonesian Institute for Development for Democracy (Inded) Agus Susanto dalam diskusi yang digelar Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) di Kafe Deli, Jl Sunda, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

"Yang dibutuhkan adalah strategi negosiasi. Saya setuju tidak ada kompromi, yang harus dilakukan yaitu menegosiasikan prioritas-prioritas yang dipandu common blue," kata Agus.

Menurut Arief, dalam menjalankan pemerintahannya Jokowi harus mengembangkan isu-isu non partisan. Jika eksekutif terlalu berkompromi dengan keinginan anggota dewan yang bertentangan dengan keinginan rakyat, maka tak hanya demokrasi, negara juga bisa runtuh.

"Rakyat yang akan menerima imbas paling buruk dari ini. Sekarang srigala politik terlalu mengedepankan nafsu politiknya," ujarnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menambahkan, adu kuat di DPR telah berubah dari adu antara koalisi menjadi kubu politik tertentu melawan rakyat.

"Kita akan menguji mana yang lebih kuat, apakah rakyat atau parlemen yang sangat arogan itu, yang mengabaikan suara rakyat. Malah mengatakan bahwa mereka berdiri di atas suara rakyat," jelas Jeirry.

(rna/rmd)