Depdagri Targetkan Akhir Bulan Data PNS Hilang Sudah Diketahui

Jakarta - Depdagri menargetkan akhir Januari ini data hilang dan tewasnya aparatur negara (PNS) dan rusaknya infrastruktur pemerintahan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah bisa diketahui.Setelah data diketahui selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan dibicarakan dengan Pemda setempat agar pemerintahan di sana bisa berjalan lagi. Hal itu disampaikan Mendagri Mohammad Ma'ruf di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, (11/1/2005).Menurut Ma'ruf, saat ini pihaknya sedang mendata kepala biro, kepala dinas dan sebagainya. Dia berharap pada 31 Januari nanti semua data sudah masuk semua. "Mudah-mudahan teman-teman kita yang bertugas di sana bisa turun ke kabupaten-kabupaten. Saat data diketahui tentu kita akan evaluasi, kita akan hitung bagaimana staf pimpinan, kepala dinas dan lain-lain, apakah semuanya selamat. Kalau misalnya meninggal kita akan membicarakan dengan Pemda yang bersangkutan," kata Ma'ruf.Dia lalu mengatakan, saat ini aparatur pemerintahan di Aceh masih belum jelas keberadaannya. bahkan saat berkunjung ke Meulaboh beberapa waktu lalu dia tidak berjumpa dengan Ketua DPRD-nya. Dia hanya bertemu dengan Wakil Ketua DPRD dan Bupati Meulaboh. Saat ini pihaknya juga tengah mencari anggota-anggota DPRD di sana.Mendagri juga menginstrusikan kepada Wagub Aceh untuk mendata infrastruktur yang rusak di Aceh guna memperlancar jalannya pemerintahan di sana."Saya instruksikan kepada wagub apakah ketua Bapeda semuanya sudah berfungsi, Bapeda ini harus mendata infrastruktur apa saja yang rusak. Apakah itu rumah sakit sekolah dan sebagainya," kata dia.Aparatur pemerintahanyang masih tersisa ini harus mengkonsep apa yang perlu dilakukan dalam rehabilitasi atau rekonstruksi. "Jadi yang penting sekarang adalah aparatur pemerintahan harus segera berjalan. Begitu juga dengan rencana pembangunan dan pelayanan publik harus berjalan," katanya.Dari data Depdagri disebutkan hingga kini sekitar 1.531 orang PNS dinyatakan hilang dan meninggal, diantaranya 15 Sekda, 24 pegawai Dinas Perindag, 16 pegawai Dinas Mobilitas Penduduk, 23 pegawai Depdiknas, Dinas Pendapatan 60 orang, Dinas Kehutanan 30 orang, Dinas Perkebunan 68 orang, Dinas Tenaga Kerja 12 orang, Dinas Kasehatan 47 orang, Badan Arsip 8 orang, BKPMD sebanyak 9 orang, Badan Kesbanglimas 13 orang, Badan Ketahanan Pangan 27 orang, Dinas Infokom 16 orang dan guru sebanyak 1.148 orang. (umi/)