Koalisi Merah Putih Kaji Penambahan Jumlah Komisi di DPR, Ada Apa?

Jakarta - Jumlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat rencananya akan ditambah. Salah satu yang diwacanakan adalah penambahan jumlah komisi. Ketua DPR RI Setya Novanto memastikan bahwa penambahan jumlah alat kelengkapan dewan termasuk komisi itu tidak terkait dengan rencana bagi-bagi 'jatah', khususnya di antara anggota Koalisi Merah Putih.

"Ini bukan soal jatah tapi masalah berkaitan dengan kinerja, efisiensi dan masalah sekarang tiap komisi bersama pihak tim hukum tim sekretariat, (saat ini) 1 komisi itu bisa 14 mitra kerja," kata Setya kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Politisi Partai Golongan Karya itu mencontohkan, saat ini Komisi I dan Komisi III memiliki mitra kerja hingga 14 lembaga atau kementerian. "Untuk mengefektifkan masalah-masalah komisi tentu ini jadi pemikiran. Apakah kami akan perluas tentu harus koordinasi dengan fraksi lain," kata Setya yang juga Bendahara Umum Partai Golkar itu.

Hanya hingga kini Setya belum bisa memastikan jumlah komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya yang harus ada di DPR. Masalah tersebut menurut dia akan dibahas bersama seluruh anggota DPR. Termasuk dengan pemerintah selaku mitra kerja komisi di DPR nanti.

"Tergantung dari pihak-pihak mereka yang menyampaikan pemikiran yang akan kami tampung. Yang jelas efisien bisa menjalankan tugas dan mitra kerja. Program-program mau kami tingkatkan cepat bisa melaksanakan dengan cepat," kata Setya.

Pekan lalu beredar matriks yang menunjukkan rencana bagi-bagi kursi pimpinan komisi di DPR untuk anggota Koalisi Merah Putih. Namun Ahad kemarin Wakil ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon membantah kabar tersebut.

KMP menurut Fadli masih mengkaji jumlah komisi yang ideal di DPR. "Bukan bagi-bagi kekuasaan, tetapi lebih kepada kerja. Soal jumlahnya (komisi) masih kami kaji," kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014).

Menurut Wakil Ketua DPR ini kondisi komisi yang ada kurang efektif. Pasalnya satu komisi memiliki mitra kerja yang cukup banyak.

"Misalnya saja Komisi I saat ini mempunyai 13 mitra. Menurut kami itu sangat tidak efektif. Kita ingin sebuah komisi bermitra secukupnya saja sehingga menghasilkan undang-undang yang baik," tutur Fadli.




(erd/nrl)