"Perpu yang baru dikeluarkan kita sambut gembira, karena itu harapan dari masyarakat banyak. Walaupun dalam dinamika politik yang berlangsung, seharusnya Perpu itu tidak perlu ada kalau SBY memiliki sikap yang tegas menolak salah satu klausul tentang Pilkada oleh DPRD," kata Yudhi di Kantor DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang No 7, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014).
Menurut Yudhi, Perpu Pilkada itu merupakan suatu kemubaziran dalam dinamika politik Indonesia. Sebab seharusnya banyak hal lain yang lebih penting dari sekedar mewacanakan Perpu tersebut. Namun demikian, setidaknya kemarahan masyarakat sedikit terobati dengan diterbitkannya Perpu itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati dapat mengobati kemarahan masyarakat, Yudhi melihat penerbitan Perpu ini seperti sebuah sandiwara politik. Sebab meski Perpu ini mencoba mengembalikan ke Pilkada langsung, tapi prosesnya tetap melalui DPR.
"Perpu ini coba mengembalikannya, tapi prosesnya harus melalui DPR. Nah, ini sebuah kemubaziran, kalau SBY punya ketulusan mendukung proses demokrasi dan Pilkada langsung, dari awal Demokrat bisa diinstruksikan mendukung Pilkada langsung dan tidak WO yang akibatnya mengurangi jumlah kekuatan suara anggota dewan yang menghendaki pilkada langsung," tuturnya.
(idh/rmd)











































