DPD PDIP DIY Kecewa Pelantikan Idham Samawi ditunda

Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIY menyatakan kecewa dan memprotes keras, ditundanya pelantikan calon anggota DPR RI, HM Idham Samawi. Alasannya ditundanya pelantikan Idham itu tidak sesuai prosedur yakni Pasal 220 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 2012.

"Kami menyatakan kecewa dan protes atas ditundanya pelantikan Pak Idham Samawi sebagai anggota DPR RI," kata Ketua DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto kepada wartawan di kantor Jl Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta, Jumat (3/10/2014).

Menurut Bambang, dengan ditundanya pelantikan terhadap mantan Ketua DPD PDIP DIY itu jelas merugikan aspirasi pemilih DIY yang diwakilinya. Pihaknya juga menuntut kepada KPU dan Presiden untuk segera melantiknya sesuai dengan prosedur dan UU No 8 tahun 2012.

"Itu jelas tidak sesuai pasal 220 ayat 1 UU no 8/2012," tegas Bambang.

Dia kemudian mencontohkan kasus anggota DPRD DIY, Setyo Wibowo atau Bowo Gaplek dari Partai Gerindra dapil Gunungkidul yang tetap dilantik sebagai anggota dewan periode 2014-2019. Bowo Gaplek tetap dilantik meski sudah menjadi tersangka kasus pidana.

"Dia juga masih ditahan di Polda DIY sampai sekarang karena kasusnya belum selesai," kata Bambang didampingi Wakil Ketua Eko Suwanto.

Sementara itu, wakil sekretaris DPD PDIP DIY, Andriana Wulandari menambahkan Idham Samawi menjadi menjadi tersangka sebelum pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Seharusnya KPU menghentikan proses tersebut. Namun kenyataannya hal itu tidak pernah dilakukan oleh KPU.

"Kalau KPU mau menunda harus sejak dulu sebelum DCT diumumkan. Bukan setelah lolos, kemudian baru meminta penundaan. Kami juga menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja bermain baik terhadap Idham maupun PDIP DIY," kata Ndari panggilan akrabnya itu.

Selain itu PDIP DIY juga menyoroti atas jalannya sidang paripurna DPR RI tanggal 1-2 Oktober 2014 yang memperlihatkan ketidakdemokratisan sejak dari pimpinan sidang, jadwal sidang, jadwal acara dan hasil sidang yang tidak mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan dewan yang terpilih tidak kredibel, tidak representatif dan melukai hati rakyat.

Berkaitan dengan pilkada, Bambang menambahkan PDIP DIY menyatakan siap dan mendukung pilkada gubernur, bupati dan walikota secara langsung oleh rakyat demi menghormati kedaulatan dan kehendak rakyat.

"Kami bertekad dan siap berdiri di belakang rakyat untuk menentukan pilihannya dalam memilih gubernur, bupati dan walikota secara langsung serta terus bersikap kritis,"pungkas Bambang.

(bgs/fjr)