Bupati Totok: Saya Tidak Halangi

Jakarta - Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo membantah bila dirinya dituduh menghalang-halangi atau mengintimidasi para camat untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pemilu 2004. Dengan suara tenang namun jelas, bupati belia ini menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapinya di Gedung DPRD Temanggung, Senin (10/1/2005). Jumpa pers itu dihadiri detikcom.Berikut inti pernyataannya yang terangkum dalam transkrip wawancara;Apakah perintah para camat ke Jakarta untuk menghindari pemeriksaan polisi?Itu tidak benar. Kegiatan studi banding 20 orang camat ke Jakarta selama 10 hari itu telah direncanakan sejak lama tetapi baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2004 hingga 7 Januari 2005. Jadi tak ada yang menghalangi.Kenapa perintahnya mendadak?Begini, para camat itu sudah sejak lama merencanakan melakukan studi banding ke Jakarta. Hal itu juga sudah disetujui oleh DPRD, namun entah kenapa hingga tahun 2004 hampir habis, dana tersebut tidak jadi turun. Saya turun tangan. Studi banding akhirnya tetap berjalan dengan menggunakan dana yang ada di kantor bupati.Bagaimana dengan permintaan mundur 108 pejabat Pemkab?Kita menolak pengunduran diri mereka dan permintaan mereka tidak akan kami kabulkan. Justru mereka yang akan kita rangkul kembali.Bagaimana jika mereka tetap ingin mundur?Mereka menyatakan mundur kalau bertujuan memaksa bupati mundur, itu namanya memaksakan kehendak. Itu tidak boleh. Janganlah melakukan politisasi birokrasi. Saya menganggap ada politisasi birokrasi.Mundurnya para camat, berarti pelayanan masyarakat jadi terhambat?Saya prihatin atas kejadian itu. Hal ini bisa merugikan kita semua. Karena itu saya menolak pengunduran diri mereka.Bila begitu, berarti telah terjadi krisis di Temanggung?Tak ada krisis kepemimpinan di Temanggung. Buktinya pejabat eselon II, III dan IV masih bekerja seperti biasa. Kita harus dengan kepala dingin dan arif bijaksana menyelesaikan kasus ini. Jangan terprovokasi.Memangnya ada indikasi aksi ini ditunggangi?Saya tak menyebut demikian. Tapi ada pegawai saya yang justru diancam dan diintimidasi oleh orang lain agar ikut mundur. Padahal saya tidak ingin hal-hal seperti ini kemudian ditunggangi oleh pihak eksternal.Apa langkah Anda selanjutnya?Mereka yang mundur itu dalam keadaan emosional dan tertekan sehingga harus disadarkan kembali. Ibarat sebuah hubungan antara bapak dengan anak, bupati sebagai bapak dan anak itu adalah bawahannya. Saya juga sudah melakukan pertemuan dengan pejabat dan staf Pemkab Temanggung di rumah dinas bupati di Pendopo Pengayoman Senin pagi, mereka menyatakan masih berkomitmen dalam koridor NKRI. Banyak yang tanda tangan, tetapi mereka masih mau masuk bekerja. Mereka takut karena diancam. (diks/)