SBY dan Demokrat Diharapkan Tak Sekadar PHP Jilid II

Jakarta - Niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah terus mendapatkan dukungan. Rencana tersebut menurut peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA, Fitri Hari, bisa memberi harapan baru bagi pendukung pilkada langsung.

Fitri berharap niat SBY membatalkan UU Pilkada tak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak sekadar pemberi harapan palsu (PHP).

"Kalau kemarin keyakinan kami RUU pilkada oleh DPRD akan ditolak, akan tetapi melihat sinyalemen SBY dan sikapnya di YouTube serta aksi walk out jelas ada dinamika politik, sehingga kami berharap tidak di-PHP jilid dua. Dengan diajukan Perpu oleh SBY kita punya harapan tinggi," kata Fitri di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (2/10/2014).

Untuk membuktikan bahwa SBY tak hanya memberi harapan palsu, dia harus bisa menggerakkan Fraksi Partai Demokrat di DPR agar mengawal Perpu Pilkada langsung. Ketua Umum Partai Demokrat itu harus bisa meyakinkan anggota dewan dari Koalisi Merah Putih agar mendukung Perpu yang diajukan.

SBY tak bisa hanya mengandalkan dukungan dari empat partai anggota Koalisi Indonesia Hebat yang selama ini setuju penerapan pilkada langsung. Secara matematis bergabungnya Demokrat dengan koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla itu baru menghasilkan dukungan sebanyak 48,5 % sehingga masih dibutuhkan dukungan satu fraksi lagi.

"Kami melihat satu partai itu adalah Partai Amanat Nasional," kata Fitri. Sementara anggota KMP lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera sulit diharapkan karena memiliki kader yang solid.

Partai Gerindra dan Golkar juga sulit diharapkan bisa menerima Perpu yang diajukan SBY. Sedangkan PPP tak bisa terlalu banyak diharapkan karena kondisi konflik internal partai tersebut. "PAN yang memungkinkan bergabung," kata Fitri.

Bergabungnya Fraksi PAN akan memastikan bahwa Perpu yang diajukan SBY akan menang jika dilakukan voting di DPR.

(erd/nrl)