Politisi partai politik anggota Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias tidak langsung. Koalisi yang beranggotakan Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Partai Golkar dan Partai Demokrat ini pun sukses mengegolkan Rancangan Undang-undang Pilkada tak langsung menjadi UU.
Lalu, bagaimana dengan konstituen partai politik Koalisi Merah Putih?
Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menunjukkan, mayoritas konstituen partai anggota Koalisi Merah Putih mendukung pilkada langsung.
Mereka pun setuju dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pilkada.
"Hasil survei kami dari konstituen koalisi merah putih yakni Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN dan PD. Mereka menyatakan sikap tidak jauh berbeda dengan kisaran angka 67 hingga 74 persen setuju SBY keluarkan Perpu," kata peneliti Senior LSI Denny JA, Fitri Hari di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (2/10/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini artinya kepentingan pemilihan langsung tidak hanya lintas partai maupun lintas koalisi karena mempunyai mereka memiliki hak (politik)," kata Fitri
Berikut hasil survei LSI Denny JA:
1. Hasil survei anggota konstitusi partai KMP, mayoritas mendukung pembatalan RUU Pilkada. Selain itu mereka juga mendukung langkah SBY membuat Perpu.
Golkar : 68,72 % setuju perpu, 11,91 % tidak setuju perpu
Demokrat : 71,91 % setuju perpu, 14,26 % tidak setuju perpu.
Gerindra : 64,77 % setuju perpu, 17,05 % tidak setuju perpu.
PKS : 71,69 % setuju perpu, 13,83 % tidak setuju perpu.
PAN : 64,32 % setuju perpu, 15,28 % tidak setuju perpu.
PPP : 70,77 % setuju perpu, 14,26 % tifak setuju perpu.
2. Berdasarkan survey mayoritas pemilih presiden. Mayorita mereka mendukung SBY Batalkan Pilkada DPRD.
Prabowo-Hatta : 69,92 % setuju akan perpu, 22,03 % tidak setuju perpu.
Jokowi-JK : 80,71 % setuju perpu, 16,76 tidak setuju perpu.
3. Berdasarkan hasil survei terhadap koalisi Jokowi-JK. Mayoritas mereka mendukung perpu oleh SBY.
PDIP : 83,89 % setuju perpu, 6,39 tidak setuju perpu.
PKB : 78,86% setuju perpu, 10,72% tidak setuju.
Hanura : 76,35 % setuju akan perpu, 11,78 % tidak setuju.
Nasdem : 76,59 % setuju akan perpu, 10,51 % tidak setuju perpu.
(edo/erd)










































