Ini Cara yang Bisa Ditempuh Jokowi Membendung Dominasi KMP

Jakarta - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla dipastikan akan menghadapi kendala di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya saat ini 'lawan' Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendominasi kekuatan di parlemen.

Koalisi Merah Putih beranggotakan Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Kamis (2/10/2014) dini hari tadi dominasi KMP di parlemen kian kuat setelah Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR. Dia didamping empat wakil, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan Jokowi-JK tak bisa mengabaikan dominasi KMP di parlemen. Pemerintahan Jokowi-JK bisa saja terancam oleh manuver KMP. Kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Jokowi rentan diganggu oleh Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi di parlemen.

"Gangguan biasanya dalam bentuk penggunaan hak politik DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan sebagainya," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/10/2014).

Jokowi-JK menurut Syamsuddin bisa mencegah terjadinya ancaman tersebut dengan cara mengubah peta kekuatan politik di DPR. Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasional Demokrat harus bisa 'merangkul' partai di kubu lawan.

Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. "Tentu ini ada konsekuensi logisnya dengan mempertimbangkan komposisi di kabinet," kata Syamsuddin.

Cara lain yang bisa ditempuh Jokowi-JK adalah melalui mobilisasi dukungan publik, atau pemilihnya dalam pilpres kemarin untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. "Cuma ini tidak mudah karena tidak ada mekanisme baku dalam hukum kita maupun perundang-undangan yang memungkinkan publik memberikan dukungan itu," kata Syamsuddin.



(erd/nrl)