"Kita tahu yang berkembang di sosial media, saya rasa ini kesempatan DPR untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dengan mengembalikan keputusan yang sesuai harapan rakyat. Kepala desa saja sudah dipilih langsung. Ini hal ironis tapi belum kata terlambat," kata Maruarat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014).
Maruarar menegaskan, PDIP tetap menghendaki Pilkada dengan sistem pemilihan langsung dipilih masyarakat. Pada paripurna pekan lalu, PDIP pun berusaha mengakomodir keinginan Fraksi Demokrat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpu tersebut direncanakan SBY dikeluarkan untuk menjadi solusi atas polemik usai pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada lewat sidang Paripurna DPR pada 26 September lalu. Akhirnya mekanisme Pilkada disepakati untuk dilakukan secara tak langsung alias lewat DPRD. Kemudian SBY ingin agar Pilkada langsung tetap dipertahankan, namun dengan syarat perbaikan.
(fdn/dnu)











































