Gugat UU No 29/2004 ke MK, Dokter Minta Dirinya Tak Gampang Dipidanakan

Jakarta - Sekumpulan dokter mengajukan gugatan UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus pasal yang berisi tentang pengaduan dokter oleh pasien. Sebab pasal itu membuka peluang dokter dikriminalisasikan tanpa alasan yang kuat.

Para pemohon yang terdiri dari dr Agung Sapta Adi, dr Yadi Permana, dr Irwan Kresnamurti, dr Eva Sridiana dan dr Lewis Isnadi menggugat pasal 66 ayat 3 UU Praktik‎ Kedokteran.

"Para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugakan hak-hak konstitusionalnya dengan berlaku pasal 66 ayat 3," bunyi gugatan tersebut dalam salinan yang diperoleh detikcom, Rabu (1/10/2014).

Mereka beralasan, dengan adanya pasal 66 tentang pengaduan, maka semakin luas setiap tindakan dokter untuk dilaporkan menjadi tindakan pidana. Pasal itu juga seolah-olah menggampangkan dokter untuk menjadi pihak bersalah.

"Tindakan kedokteran yang dapat dibawa ke ranah pidana harusnya dibatasi dalam 2 kondisi saja. Yaitu tindakan mengandung kesengajaan dan kelalaian berat, seperti yang sudah diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 4/2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi," terang gugatan tersebut.

Pasal 66 UU Praktik Kedokteran berbunyi:

1. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. identitas pengadu;
b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
c. alasan pengaduan.

3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

(rvk/asp)