Indonesia Jalin Hubungan Diplomatik dengan Malawi

Jakarta - Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Republik Malawi. Penandatanganan perjanjian atau komunike bersama dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Malawi, George Thapatula Chaponda.

Penandatanganan dilakukan pada Senin (29/9) lalu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-69 yang bertempat di Markas Besar PBB, New York. Kedua negara mengaku saling mendukung satu sama lain. Demikian rilis yang diterima detikcom dari Sekretaris III Perwakilan Tetap RI di PBB, Ricardo Ruru, Selasa (30/9/2014).

Menurut Menlu Marty, terdapat banyak isu potensial yang dapat dijadikan agenda kerja sama bilateral antara RI dan Malawi. Di antaranya adalah melakukan konsultasi bilateral secara regular dan mempertemukan komunitas bisnis dalam pameran perdagangan dan industri. Kedua negara, menurutnya juga perlu mewujudkan dukungan konkret untuk isu Palestina.
 
"Saling dukung antara dua negara berkembang sangat penting, oleh karena itu kedua negara harus berusaha mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerangka agenda pembangunan Pasca-2015," kata Marty. Menlu RI juga menyampaikan bahwa kedua negara
 
Chaponda juga menyampaikan kegembiraan atas dibukanya hubungan diplomatik tersebut, mengingat Indonesia telah sering bekerja sama dengan Malawi. Pembukaan hubungan diplomatik, menurutnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas hubungan kedua negara.

"Untuk itu, kami mengundang Menlu Marty datang ke Malawi guna mengembangkan potensi kerja sama dengan Malawi," ujar Chaponda.

Berbagai isu yang menjadi sorotan bagi Malawi adalah isu-isu lingkungan dan perdagangan. Terkait Palestina, Chaponda secara tegas mengatakan bahwa Malawi dan Indonesia harus mendukung berdirinya negara Palestina.

Melalui pembukaan hubungan diplomatik ini, Indonesia saat ini tercatat telah memiliki hubungan diplomatik dengan 186 negara anggota PBB dari keseluruhan 193 negara. Sebagai catatan, pada tahun 2010 DPR RI telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara anggota PBB. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pada tahun 2011 sampai 2014 telah dilakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan 17 negara, yaitu Mauritania, El Salvador, San Marino, Montenegro, Republik Dominika, Niger, Sao Tome dan Principe, Antigua dan Barbuda, Bhutan, Botswana, Tuvalu, Haiti, Nauru, Kiribati, Saint Kitts and Nevis, Belize dan sekarang dengan Malawi.

(kff/rmd)