KPK dan BPN Gelar Aksi 'Bersih-bersih', Semoga Pelayanan Pertanahan Bebas Pungli

Jakarta - KPK menutup pemantauan pada kinerja pelayanan pertanahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selama dua tahun, KPK membantu BPN melakukan perbaikan.

Acara yang digelar di Kantor BPN, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (30/9/2014) ini dihadiri Kepala BPN Hendarman Supandji dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sepanjang 2011-2014, BPN telah menjalankan rencana aksi di 14 kantor pertanahan. Kegiatan pemantauan KPK terkait layanan pertanahan di BPN mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman, Survei Integritas Layanan Publik, Kajian Sistem Pengelolaan Administrasi Pertanahan, Koordinasi dan Supervisi Layanan Pertanahan, Pemantauan Implementasi Rencana Aksi, serta Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam – Studi Kasus Penetapan HGU dan HGB.

"Karena tanah merupakan sumber kehidupan dan banyak kasus korupsi yang ditangani KPK terkait penguasaan tanah, maka tata kelola di bidang pertanahan harus ditingkatkan," kata Bambang.

Selama ini layanan pertanahan memang cukup dikeluhkan masyarakat. Mulai dari pungli, calo, hingga proses yang lama. Karenanya dengan pemantauan diharapkan semua bisa dicegah. Pada tahun ini pemantauan disudahi, namun bukan berarti KPK tak lagi melakukan pemantauan.

"Tidak tertutup kemungkinan bila ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, KPK bisa meningkatkan menjadi kegiatan penindakan," tutup Bambang.

(ndr/mad)