Nurhayati, Inisiator Walk Out RUU Pilkada hingga Pasang Badan

Jakarta - Nama Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf menjadi bintang beberapa hari ini. Mantan staf khusus Ibu Ani Yudhoyono ini dengan lantang menyebut dirinya sebagai inisiator walk out (WO) fraksinya saat membahas RUU Pilkada yang krusial.

Nurhayati bicara banyak dalam jumpa pers pada Senin (29/9/2014), termasuk menyebut perintah walk out itu bukan datang dari SBY:

1. Tidak Ada Perintah SBY

Nurhayati mengakui perintah walk out saat sidang paripurna UU Pilkada lalu merupakan perintahnya. Ia membantah ada perintah dari Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

"Keputusan walk out adalah keputusan saya karena saya melihat memang tidak mungkin. Saya sebagai pimpinan fraksi, masa saya tidak berani mengambil keputusan, apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi? Ketua fraksi? Kalau saya tidak berani mengambil keputusan," ungkap Nurhayati usai jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jl. Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).

Nurhayati membantah ada instruksi yang diberikan SBY terkait walk out yang dilakuan F-PD pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis (25/9) lalu. Menurutnya ia tidak lagi melakukan komunikasi dengan SBY sejak Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Tidak ada, saya sama sekali tidak menerima (instruksi), bahkan tidak berkomunikasi dengan pak SBY ketika saya mengambil keputusan itu. Tidak ada. Sejak beliau berangkat ke luar negeri menjalankan kunjungan kerja, kami sama sekali tidak berkomunikasi," kata Nurhayati.

"Beliau (SBY) memberikan arahan jelas, ini opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan harus diperjuangkan secara utuh. Dan Pak SBY menjelaskan Demokrat tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita tidak butuh jabatan-jabatan. Kita tidak silau dengan tawaran-tawaran menteri, dan tawaran-tawaran kekuasaan, kami bersama rakyat. 10 Perbaikan ini datangnya dari rakyat," sambungnya.

2. Siap Tanggung Risiko

Nurhayati pasang badan atas keputusan walk out yang dilakukan fraksinya dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Nurhayati yang mengaku memerintahkan WO itu siap menanggung risiko apa pun.

"Seorang pimpinan harus berani mengambil risiko dan semuanya kan nanti proses di DPP akan berjalan. Jadi biarlah menjadi internal kami," ucap Nurhayati. Nurhayati menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya merasa dikorbankan partai karena dirinya yang dianggap bersalah.

Ditanya soal SBY yang akan memberikan sanksi kepada dalang WO, Nurhayati menyatakan SBY tidak mengatakan akan memberikan sanksi atas sikapnya yang menyuruh anggota FPD melakukan WO. SBY hanya kecewa atas opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan tidak diterima di DPR.

"Saya katakan, itu dari mana beritanya? Saya tanya, kamu jawab. Dari mana beritanya? Tidak ada beliau menyebut (sanksi)," tuturnya.

Saat dijawab wartawan bahwa Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin yang menyatakan hal demikian, Nurhayati meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut pada Amir.

"Tanyakan sama Pak Amir. Karena ini masalah internal, saya tidak ingin ke publik. Tanyakan (ke Amir)," ujar Nurhayati.

3. Salahkan Partai Lain

Nurhayati mempertanyakan mengapa PD disalahkan dengan aksi WO dalam RUU Pilkada. Dia menyebut hal itu lucu bila aksi walk out PD dipermasalahkan.

"Nah ini lucu kalau dikatakan WO semakin fatal. Saya tanyakan, kalau ada usul dari fraksi lain, anggota DPR lain, yang memang benar-benar mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, mengapa tidak ikut WO dengan kami? Mengapa?" ujar Nurhayati, menyindir kubu PDIP cs.

Menurut Nurhayati, bila partai-partai lainnya ikut WO bersama PD, maka RUU Pilkada tidak akan disahkan. Dia mempertanyakan mengapa PD yang tidak ikut memilih dalam RUU Pilkada disalahkan.

"Masyarakat harus tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Kalau ada fraksi yang setuju penuh dengan syarat Demokrat kenapa tidak ikut WO bersama kami? Seperti yang sebelumnya, kalau ada yang tidak setuju kan ikut WO bersama kami. Kalau mereka memang setuju dengan opsi kami. Jadi kasihan masyarakat," tuturnya.