"Tidak ada slotnya di situ," ujar Gamawan di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Sebelumnya SBY selaku presiden maupun ketua umum Partai Demokrat sudah jelas menyatakan bahwa sistem yang baik adalah Pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. Sebagai wakil pemerintah yang hadir, seharusnya Gamawan bisa menyampaikan penolakannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gamawan membantah jika sejak awal draft RUU tersebut pemerintah mengusulkan Pilkada via DPRD. Gamawan menegaskan bahwa pemerintah selalu mendukung Pilkada langsung.
"Ah kapan mendukung Pilkada tidak langsung. Baca dokumennya, pemerintah itu mengajukan Gubernur tidak langsung, Bupati, walikota langsung sejak awal. Kemudian dalam pembahasan berikutnya semua minta langsung, kita siapkan sepakat kita langsung. Itu yang kita pelihara sampai rapat terakhir," ungkapnya.
Ketika ditanya soal Plan B yang disiapkan oleh Presiden SBY, Gamawan masih mengunci rapat hal itu. "Sudah disiapkan Presiden kok," jawabnya.
(mpr/kha)