.webp)
"Pertama adalah penerapan e-hajj. Jadi pemerintah Arab Saudi tahun ini melakukan pilot project dan tahun depan sudah dipakai semua negara. Di mana sistem haji secara elektronik secara seragam sistematis dan diterapkan untuk semua negara, semuanya itu terdata secara elektronik. Dan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Karena e-hajj ini maka sistem penyelenggaraan haji di Indonesia harus mengalami perubahan ini," kata Lukman saat mengobrol santai dengan wartawan di Zam-Zam Tower, Makkah, Senin (29/9/2014).
Perubahan besar akan dilakukan misalnya jaminan akomodasi, katering dan kesehatan jamaah akan ditingkatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perubahan penting kedua adalah akan segera disahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini memisahkan penyelenggaraan haji di Kemenag dan pembiayaan ibadah haji di badan khusus yang terpisah dari Kemenag.
"Jadi itu juga perubahan yang mendasar juga. Karena pengelolaan haji yang dilakukan sendiri jamaah tidak membayar ke rekening menteri tapi rekening sendiri. Kalau dulu itu sifatnya dana titipan sekarang sifatnya bukan titipan lagi tapi sistemnya tabungan bagi jamaah. Jadi kalau ada jasa Bank ya kembali ke masing-masing jamaah sehingga tidak menimbulkan fitnah dan lainnya," kata Lukman.
Oleh karenanya evaluasi itu menjadi penting. Lukman berkomitmen melakukan evaluasi mendalam dari pelaksanaan haji tahun ini sebagai bahan melakukan perubahan besar tahun depan.
"Misalnya pemondokan, misalnya kita tidak ingin di luar markaziyah seperti Madinah. Ke depan Madinah harus sama dengan Makkah jadi kontraknya per pemondokan. Jadi kita tahu persis di Madinah hotelnya di mana. Konsekuensinya harga bisa kita lihat yang penting ada kepastian jamaah," ungkapnya.
"Jangan seperti tahun lalu, saya ingin kontraknya harus tiga tahun atau lima tahun jangka panjang. DPR-nya kita yakinkan. Ini juga memudahkan teman-teman tim perumahan untuk mencari kondisi yang bagus untuk jangka panjang. Beberapa pemilik perumahan lebih suka dikontrak jangka panjang," tambah Lukman.
Transparan dan Berkeadilan
Di luar dua hal itu Lukman juga menekankan keinginannya menjadikan penyelenggaraan haji yang transparan dan berkeadilan. Berkeadilan dalam arti memberikan kuota haji kepada mereka yang memang berhak.
"Tujuannya harus berkeadilan penyelenggaraan haji kita karena kuota kita sangat terbatas tidak sebanding dengan animo masyarakat Indonesia yang ingin berhaji. Kalau mau berkeadilan caranya harus terbuka transpransi sehingga tidak ada kong kalikong," kata Lukman.
"Nah transpransi itu seperti Siskohat harus dibuka. Jadi setiap orang bisa mengakses seperti media online. Ini bagian transparansi agar tidak ada mafia ini mafia itu karena kita harus berkeadilan," tegas Lukman.
Lukman akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Antara lain membahas jumlah kuota jamaah haji Indonesia yang masih kurang.
"Kuota normal pun seharusnya sudah harus ditambah. Cara lain kita harus memanfaatkan sisa kuota yang tidak terserap habis negara lain seperti vietnam, nah sisa-sisa itu harus kita manfaatkan," ujar Lukman memaparkan rencananya.
Lukman lantas mengungkap dirinya berani mengeluarkan pernyataan bahwa berhaji cukup sekali. "Jadi biar memberi kesempatan kepada yang lain. Jamaah risiko tinggi itu tahun ini yang paling banyak. Hasil rapat koordinasi kemarin di BPHI semakin banyak risti semakin menjadi tanggungan bagi tim kesehatan kita dan petugas lain. Karena itu bagaimana supaya lebih tegas agar jamaah haji istitoah jadi tidak hanya mampu secara materi tapi juga fisik," papar Lukman.
"Jadi menurut saya akan ada pembenahan yang besar-besar. Saya berharap ke depan evaluasi segera dilakukan untuk menyusun planning haji ke depan. Tahun ini tidak boleh sisa kuota digunakan yang tidak berhak. Hanya jamaah dan petugas yang berhak. Jangan sampai seperti tahun lalu jadi ada pejabat yang menggunakan sisa kuota," pungkas Lukman.
(van/rmd)
