Pemerintah Diminta Konkretkan Tawaran Damai untuk GAM

Jakarta - Pemerintah harus lebih konkret dalam menawarkan jalan damai kepada pihak GAM dengan memberi akses bantuan kemanusiaan kepada GAM dan memberikan amnesti, serta membebaskan lima orang juru runding GAM yang saat ini masih berada dalam tahanan.Hal itu disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jl. Borobudur, Menteng, Jakarta, Senin, (10/1/2005)."Pemerintah pusat RI sebaiknya lebih konkrit dalam menawarkan peluang perdamaian kepada GAM," kata Usman.Menurut Usman, selain dua hal tersebut, pemerintah sebaiknya melakukan kesepakatan damai untuk genjatan senjata dengan perwakilan GAM di Aceh, bukan perwakilan GAM di Swedia. Hal ini agar pemerintah bisa memahami kondisi Aceh yang sesungguhnya.Selain itu, lokasi perundingan sebaiknya berlangsung di Aceh. "Ini hanya soal efisiensi, secara psikologi kalau di luar negeri tidak mencerminkan keprihatinan terhadap korban bencana di Aceh," katanya.Untuk menciptakan efektifitas proses perundingan damai, Usman mengatakan, pemerintah harus melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam hal ini pemerintah dapat meminta bantuan Jepang sebagai mediator perundingan damai. Hal ini dimaksudkan karena Jepang dari segi ekonomi sangat tergantung kepada Indonesia.Saat ini lima juru runding GAM yang masih mendekam di tahanan adalah Sofyan Ibrahim Tiba, Tengku Nazruddien, Ahmad Usman Lampoawe, Tengku Kamarullzaman dan Amni Ahmad Marzuki. Kelimanya ditahan dengan masa tahanan yang berbeda-beda. (umi/)