Empat LSM yang menggugat UU Pilkada antara lain International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial).
"Empat organisasi non pemerintah menyatakan kepentingan konstitusionalnya terganggu sepanjang menyangkut pemajuan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia," kata Wahyudi Djafar dari LBH Pers di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketentuan Pasal 3 UU Pilkada menciptakan ketidakpastian hukum karena dinamika politik demokrasi hari ini menginginkan agar model pemilihan pemimpin politik dilakukan melalui pemilihan langsung," ujar pria yang juga jadi peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) ini.
"Ketentuan Pasal 3 UU Pilkada juga bertentangan dengan azas-azas pemiluhan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," imbuhnya.
Selain keempat LSM itu, enam warga negara Indonesia yang mengaku sebagai pembayar pajak juga ikut menggugat UU Pilkada. Mereka merasa dihilangkan hak politiknya oleh UU Pilkada karena tak bisa lagi memilih kepala daerahnya secara langsung.
"Keenam warga negara itu mengklaim telah mengalami kerugian konstitusional dalam hak-hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sebagai tax payer telah dihilangkan hak politiknya, kehilangan hak memilih secara langsung untuk kepala daerah," ucapnya.
(vid/rmd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini