5 Reaksi Kepala Daerah Saat Pilkada Langsung Kandas, dari Ahok hingga Risma

Jakarta - Sejumlah kepala daerah 'Idola Rakyat' mengungkapkan reaksi yang beragam menyusul kandasnya pilkada langsung di paripurna DPR. Ada yang tidak ingin mencalonkan diri lagi di Pilkada, ada yang merapatkan barisan menggalang perlawanan hingga ada yang memilih berserah diri kepada Tuhan.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Risma, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil serta Wali Kota Bogor Bima Arya semuanya berjuang mendukung Pilkada Langsung.

Namun harapan tinggalah harapan, pilkada Langsung akhirnya kandas setelah anggota Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out yang menyebabkan suara pendukung Pilkada Langsung merosot dan kalah voting dengan pendukung Koalisi Merah Putih (KMP).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas keputusan DPR, para kepala daerah ini angkat bicara. Mereka menyampaikan reaksi beragam mulai dari stop mencalonkan diri di Pilkada hingga pikir-pikir dulu.

Berikut 5 reaksi kepala daerah saat pilkada langsung kandas:

1. Ahok: Nggak Mau Nyalon Lagi!

RUU Pilkada sudah disahkan di paripurna DPR. Salah satu poinnya kepala daerah kini tak lagi dipilih rakyat. DPRD yang memiliki wewenang memilih kepala daerah. Apa kata Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok soal ini?

"Ya buat saya 2017, kalau lewat DPRD saya nggak mau nyalon lagi, sudah selesai," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"3 Tahun kita kerja baik-baik saja," jelas Ahok menegaskan sikap yang dia ambil.

Ahok sudah keluar dari Gerindra. Dia kini mengaku hanya akan fokus bekerja di sisa pemerintahannya. Pada 2017 mendatang, bila tak berubah kepala daerah akan dipilih DPRD. Memang akan ada gugatan ke MK.

"Saya kira itu nanti urusan asosiasi," tegas dia.

2. Ganjar: Pensiun di Periode Depan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merupakan salah satu pemimpin daerah yang setahun lalu menang lewat pilkada langsung. Dengan hasil rapat paripurna DPR RI tadi malam, Ganjar pun pesimis terpilih lagi pada periode berikutnya.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa di kantornya, Jalan Pahlawan, Semarang. Menurut dia, dengan sistem pilkada diselenggarakan lewat pemilihan DPRD, maka ia akan pensiun.

"Kalau sistemnya ini dan kita akan seperti ini, saya kalkulasi, hehe, pensiun saja. Saya produk dari itu (pilkada langsung). Tidak mungkin di atas kertas memenangkan itu," kata politikus PDIP ini.

Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai kandang Banteng atau basis PDIP pun tidak membuat Ganjar yakin maju dalam periode berikutnya.

"Tetap kurang, ada dinamika, makin kecil kalkulasinya," tegas Ganjar.

Ganjar memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 lalu dengan perolehan 6.679.639 suara atau 49,06 persen. Ia mengalahkan 2 pasangan calon lainnya.

Menurut Ganjar dengan keputusan rapat paripurna DPR RI itu banyak masyarakat yang terlihat tidak senang. "Hari ini saya mengkuti perdebatan di dunia maya, twitter, dan sosmed, rasa-rasanya banyak yang tidak happy," katanya.

3. Risma: Serahkan ke Tuhan

Jika menggunakan UU Pilkada hasil voting DPR semalam, maka Pilkada Surabaya akan digelar melalui DPRD. Yakinkah Tri Rismaharini bakal diusung DPRD dan terpilih lagi menjadi wali kota untuk periode kedua?

"Nanti serahkan ke Tuhan, saya tidak mau ngomong seperti itu. Bagaimana saya ngomong siap wong gak kepikir, gimana suruh siap. Inilah sesungguhnya yang terjadi, karena berat, teman-teman kan tidak tahu tanggung jawabnya itu. Ini bukan tanggung jawab di dunia tok lo rek," kata Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, pada wartawan usai perayaan Hari Anak Nasional di Empire Palace Surabaya, Jumat (26/9/2014) sore.

Menurut rencana, Pilkada Surabaya akan digelar pada September 2015 mendatang. Risma mengaku tidak tahu menahu tentang perubahan UU Pilkada sehingga enggan memberikan komentar. Menurutnya, saat ini masih banyak masalah di Surabaya yang harus diselesaikan secepatnya ketimbang mengomentari UU Pilkada.

"Aku gak tahu wong aku gak tahu. Untuk apa, tanya ke aku untuk apa? Ya aku gak tau wong dulu juga nggulir saja," katanya.

Risma mengungkapkan secara pribadi jika saat ini yang terpenting tugasnya adalah memperhatikan kepentingan warga Surabaya.

"Kalau aku pribadi, saya harus memperhatikan kepentingan masyarkat, ya wes iku ae (Ya sudah itu saja). Aku tidak ngomong suka atau tidak, karena itu sudah keputusan lo ya," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah akan ikut forum kepala daerah yang berencana akan melakukan judical review di Mahkamah Konstitusi? Risma masih belum memastikan akan ikut atau tidak. "Ya nanti kita lihat (menggugat)," jawabnya singkat.

Jika dalam Pilkada Walikota Surabaya 2015 dirinya akan dipilih DPRD untuk kembali pimpin Surabaya, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini akan menyerahkan seluruhnya pada Tuhan. Karena, menurut dia, menjadi kepala daerah tanggung jawabnya besar.

4. Ridwan Kamil: Tidak Mau Spekulasi

DPR telah mengesahkan UU Pilkada. Pilkada kini lewat DPRD. Apakah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil maju lagi jika UU itu berlaku?

"Saya jawab nanti saja lah, tidak mau berspekulasi sekarang," ujar Emil sapaan akrab Ridwan Kamil di Pendopo Wali Kota Bandung Jalan Dalem Kaum, Jumat (26/9/2014).

Menurut Ketua Apeksi wilayah Jawa tersebut, esensi yang Apeksi dan Akpasi perjuangkan bukan soal kepala daerahnya. Namun ada hak rakyat yang tiba-tiba hilang dengan disahkannya UU Pilkada tersebut.

"Poin yang kita perjuangkan hak rakyatnya yang tiba-tiba hilang. Jadi anak cucu kita nanti enggak bisa milih lagi," ujar wali kota yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini.

Menurut Emil, alasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah cukup teknis dan politis. Sehingga masih bisa diperjuangkan untuk kepentingan rakyat.

"Alasannya tidak filosofis. Tapi kalau memang nanti MK juga memutuskan mendukung UU Pilkada ya mau tidak mau harus taat aturan. Berarti peradaban demokrasi Indonesia mundur," tandasnya.

Emil terpilih pada pilkada langsung 2013 lalu. Sejak isu pilkada lewat DPRD dibahas di DPR, dia aktif berkomentar. Bahkan ia turut beraksi di Jakarta bersama Apeksi dan Apkasi. Wali kota berlatar belakang PNS dan arsitek ini berencana menggugat UU Pilkada ke MK.

5. Bima Arya: Rapatkan Barisan

Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga politisi PAN salah satu pendukung Pilkada langsung. Bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wagub DKI Basuki T Purnama, dia menolak Pilkada lewat DPRD.

Bima tengah menunaikan ibadah haji. Namun dia juga tetap mengikuti perkembang RUU Pilkada. Bima menyampaikan sikap mengenai hasil paripurna DPR itu.

"Belum selesai kawan. Masih ada harapan, rapatkan barisan, beri MK kesempatan," tulis Bima dalam akun twitternya @BimaAryaS, Jumat (26/9/2014).

Sejumlah kalangan memang sudah ramai hendak melakukan uji materi. Mulai dari kalangan LSM hingga politisi. MK dinilai menjadi gawang terakhir guna mengembalikan kedaulatan rakyat.

Diketahui dalam voting paripurna DPR, fraksi yang mendukung Pilkada via DPRD yakni Gerindra, PKS, Golkar, PAN, dan PPP. Sedang yang ingin Pilkada tetap dipilih langsung rakyat adalah PDIP, Hanura, dan PKB. Sementara itu Demokrat selaku partai pemerintah dan terbanyak jumlah anggota memilih abstain.