Kepala Daerah Dipilih DPRD, Fahira Idris: KPK Harus Turun Tangan

Jakarta - Setelah melalui pembahasan yang alot, rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-undang. Poin paling krusial yang 'diketuk palu' DPR salah satunya soal kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta Fahira Idris meminta komitmen DPRD seluruh Indonesia untuk mengundang KPK dalam proses pilkada nanti untuk mencegah praktik politik uang.

“Yang saya khawatirkan, praktik politik uang pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan lebih parah. Secara khusus saya meminta kepada KPK untuk turun tangan mengawasi proses pemilihan kepala daerah. Saya juga meminta komitmen DPRD di seluruh Indonesia untuk proaktif mengundang KPK agar mengawasi jalannya pemilihan,” ujar Fahira Idris di sela-sela orientasi anggota DPD terpilih di Jakarta, dalam rilis yang diterima, Jumat (26/9/2014).

Fahira mengatakan, dengan turun tangannya KPK dalam proses pemilihan kepala daerah lewat DPRD, konsekuensi dari kehendak para pengusung pilkada lewat DPRD yang ingin agar praktik politik uang tidak terjadi lagi.

“Saya ingin lihat sejauh mana aturan proses pemilihan lewat DPRD nanti mengunci celah-celah politik uang. Jangan sampai Undang-undang Pilkada yang baru ini hanya dijadikan alat untuk memburu kekuasaan semata,” ujar perempuan yang juga dikenal sebagai aktivis sosial ini.

Sebagai pendukung pilkada langsung oleh rakyat, Fahira menyayangkan akhirnya DPR memutuskan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Padahal menurutnya, jika ditata lebih baik, pilkada bisa diselenggarakan dengan efisien dan efektif sehingga bisa mengikis ekses-ekses negatif pilkada langsung yang jika terus dibiarkan memang bisa merusak sistem demokrasi yang saat ini sedang dibangun.

“Jika ditata kembali, saya yakin pilkada langsung oleh rakyat bisa efisien dan efektif. Efisien maksudnya diselenggarakan secara hemat. Sementara efektif artinya, pilkada langsung mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan dekat dengan rakyat. Saya pribadi masih yakin dengan sistem pilkada langsung. Asal sistem dan mekanismenya diperbaiki,” ucap Fahira.

(rmd/tfn)