.webp)
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah menilai keputusan DPR menetapkan pilkada lewat DPRD terlalu dipaksakan. Dia khawatir pilkada model tersebut melahirkan kepala-kepala daerah instan, yang nantinya lebih memprioritaskan kepentingan partai dibanding kepentingan rakyatnya.
"Nantinya akan muncul pemimpin-pemimpin instan, yang bekerja hanya untuk partainya, karena mereka diusung partai, bukan rakyat. Tidak ada lagi pemimpin yang mengakar di masyarakat, karena tergantung partainya. Seorang profesional tidak akan mau membayar partai untuk dicalonkan, mereka tidak mau melacurkan harga dirinya," ujar Nurdin saat dihubungi detikcom, Jumat (26/9/2014).
Nurdin yang sedang dalam kunjungan dinas ke Kyoto, Jepang ini menambahkan, UU Pilkada bukan persoalan urgen di penghujung masa jabatan DPR yang tinggal 4 hari tersebut. Guru Besar Ilmu Kehutanan Univ. Hasanuddin ini menilai keputusan itu akan membebani pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di pilkada langsung, rakyat memilih figur, bukan memilih partai. Pemimpin yang baik bisa juga dipilih lewat jalur independen atau non partai. Kalau sekarang dipilih DPRD itu istilahnya sudah direm mati, semua pintu untuk figur bagus ditutup selain pintu lewat partai," tutur Nurdin.
Nurdin menilai, selain menempuh gugatan di Mahkamah Konstitusi, pemerintahan Jokowi-JK juga masih berkesempatan untuk mengusulkan kembali di DPR untuk dikembalikan lagi ke pilkada langsung dengan catatan pemerintahan Jokowi-JK sudah menguasai suara parlemen.
Nurdin adalah produk pilkada langsung. Ia berasal dari kalangan profesional. Sukses membenahi kabupaten kecil di selatan Makassar di periode pertama, ia terpilih kembali dengan perolehan suara mutlak pada 2008.
(mna/try)
