.webp)
"Mungkin Demokrat menangkap aspirasi rakyat, lalu SBY mendukung pilkada langsung. Jadi sayangnya di akhir pengambilan keputusan, Demokrat mengkhianati suara rakyat," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow.
Jerry menyampaikan hal ini dalam diskusi bertema 'Pandangan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang Demokratis atas Hasil Rapat Paripurna DPR tentang RUU Pilkada dan Sikap Partai Demokrat' di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga, bagi Jerry, Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat ini telah mengkhianati aspirasi rakyat. Jerry mengharapkan pada Pemilu 2019, rakyat tak lagi memilih parpol yang mendukung pilkada melalui DPRD.
"Memang politik itu kotor tapi harus ada moralitas. Ke depan, jangan lagi rakyat dibohongi," ujar Jerry.
Selain itu, Jerry menilai UU Pilkada juga bertentangan dengan UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR/DPRD. Dalam UU MD3, kewenangan memilih kepala daerah tak dimiliki para anggota dewan.
"Tidak ada kewenangan DPRD memilih kepala daerah. UU MD3 hanya ada pengawasan, budgeting dan legislasi. Jadi nuansa kepentingan pragmatis itu sangat kuat dan ini terhubung dengan hasil Pilpres kemarin," ujar Jerry.
"Bisa jadi sasarannya 2019, kita memilih presiden lewat DPR. Kalau orang yang punya uang dan kekuasaan tapi tidak disukai rakyat, itu tidak mungkin menduduki posisi pejabat publik. Sekarang mereka bisa," tutup Jerry.
Jerry menyarankan, pada pemerintahan selanjutnya, koalisi pemerintah di DPR harus ofensif. Jika tidak, kebijakan atau program apapun yang dibuat Jokowi-JK akan senasib dengan hak rakyat yang tidak bisa lagi menentukan sendiri kepala daerahnya.
"Jika program Jokowi-JK ingin mulus di parlemen, maka harus ofensif. Saya kira itu saja," tutup Jerry.
(vid/trq)
