Lobi RUU Pilkada Soal Pemilihan Temui Jalan Buntu, Tak Ada Kesepakatan Dicapai

Jakarta - Setelah lobi lebih dari 5 jam, ternyata tak ada kesepakatan yang dicapai. Masih belum ada titik terang soal keputusan RUU Pilkada.

Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasonna Laoly menjelaskan perdebatan di tahap lobi berkutat soal opsi ketiga yang diusung Fraksi Partai Demokrat (PD), pilkada langsung dengan 10 syarat. Fraksi-fraksi pendukung pilkada langsung sudah setuju untuk mendukung opsi itu, tapi ditolak oleh Koalisi Merah Putih.

"Kami sudah mendukung opsi Demokrat, tapi kawan yang lain itu (Koalisi Merah Putih -red) protes. Terjadilah perdebatan. Mereka mengatakan usulan Demokrat itu tak bisa dijadikan opsi karena tak ada sebelumnya," kata Yasonna kepada wartawan usai lobi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam.

Penolakan dari Koalisi Merah Putih ini dianggap mempersulit proses lobi. Begitu juga Fraksi PD, yang seperti pasrah opsinya ditolak.

"Padahal kami, PDIP, PKB dan Hanura sudah mengalah, opsi kami dibuang, masukkan opsinya Demokrat, tapi ditolak sama kawan di sana. Katanya tidak boleh begitu. Demokrat juga bilang ya sudahlah. Kami tetap dengan opsi kami," tutur Yasonna.

Koalisi Merah Putih berkukuh tak boleh ada opsi baru, hanya boleh ada pilkada langsung tanpa syarat dan pilkada lewat DPRD. Fraksi PD tak mau mengikuti opsi pilkada langsung, hanya mau pilkada langsung dengan syarat. PD tak mau memberi suara ke pilkada langsung jika tanpa syarat.

"Demokrat tetap mau mengusung opsinya sendiri," ujar Yasonna.

(trq/fdn)