Kemhan Pamer Pasukan PNS yang Siap Jadi Komponen Cadangan

Jakarta - Sebanyak 1.475 PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI berkumpul di Taman Monas. Rupanya, para PNS itu telah menunaikan pendidikan dan latihan dasar bela negara.

Disaksikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014), sejumlah PNS dari pasukan itu menunjukkan kemampuannya. Mereka bisa memanjat dinding yang diperkirakan setinggi 20 meter dalam waktu singkat.

"Ini PNS, sipil Kemhan. Jadi ini program tetap kita yang dilaksanakan terus rutin. Wujud UUD yaitu bela negara, itu hak dan kewajiban warga negara," ujar Purnomo.

1.000-an PNS berseragam mirip militer itu kemudian mendapatkan baret dan brevet dari sang menteri sebagai simbol kehormatan. Beberapa kelompok PNS itu kemudian menunjukkan kemampuan bongkar pasang senjata api, kolone senapan, beladiri militer, mountenering hingga menjinakkan ular berbisa.

"Kami mulai dengan pemberian baret sebagai tanda mereka telah melakukan diklat bela negara," ujar Purnomo.

Pendidikan mirip wajib militer ini dilakukan selama satu bulan di Rindam Jaya, Gunung Bunder dan Kompleks Pusdiklat Bela Negara Kemhan di Cibodas, Bogor. Para PNS itu mendapatkan materi kerukunan hidup beragama, kesadaran disiplin, psikologi terapan dan pengembangan karakter.

Pendidikan non teoritis yang didapatkan mereka berupa peningkatan jiwa kebersamaan, soliditas PNS, pelajaran baris berbaris, survival skill, teknik berkomunikasi dan masih banyak lagi. Walau begitu, Purnomo menyatakan pendidikan ini bukan militerisasi.

‎"Diperlukan tidak untuk berperang saja, tapi juga untuk kegiatan yang memerlukan ketahanan fisik. Ini jadi dasar peningkatan profesionalitas mereka, latihan disiplin, fisik tentu mendorong kerja dan efisiensi mereka sehari-hari," papar Purnomo.

‎Menurut Purnomo, pasukan PNS dari sipil ini siap untuk mengangkat senjata menghadapi agresi musuh dan juga siap meningkatkan rasa nasionalisme di tingkat sipil. Ia juga berharap kegiatan ini menjadi 'role model' bagi PNS kementerian atau lembaga lainnya.

‎"Betul, kalau UU Komponen Cadangan selesai disahkan tentu ini akan banyak diikuti. Tapi karena belum selesai, jadi dimulai dari kita. Jadi pertahanan militer dan non-militer yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Operasi militer maupun non militer seperti bencana alam," tutup Purnomo.

(vid/aan)