PDIP: Demokrasi Jangan Dikaitkan dengan Pembiayaan

Jakarta - PDIP merupakan salah satu partai terdepan mendukung pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Banyak cara untuk mengakali agar proses pemilihan langsung lebih hemat biaya.

"Misalkan pembiayaan, demokrasi jangan dikaitkan dengan pembiayaan lah. Pemilu kalau dibuat serentak akan mengurangi fix cost, kandidat (bisa menghemat) sampai 70 persen turunnya. Penghematan yang luar biasa," kata Jubir PDIP Eva Kusuma Sundari.

Hal tersebut diungkapkan Eva dalam Dialog Demokrasi The Habibie Center dengan tema 'Pilkada Tak Langsung, Demi Demokrasi atau Demi Kuasa?' Di Gedung Habibie Center, Jl Kemang Selatan No 98, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014).

Dia juga menambahkan format one Man one vote sudah menjadi bentuk yang paling ideal. Sehingga Eva menilai format ini harus tetap dipertahankan dalam kehidupan berdemokrasi Indonesia.

"Saya lihat one man one vote ini harus dipertahankan, eksesnya dikurangi. Problem Indonesia ini local democracy harus didorong, jangan dibuat tidak langsung lagi pilkadanya. Apabila disinyalir ada ekses negatif bukan berarti dihilangkan," tegasnya.

"Saya dapat SMS dari DPRD Bandung bilang setuju pilkada langsung, wong sekarang dipilih langsung saja berbaktinya kepada rakyat belum sepenuhnya apalagi kalau lewat DPRD," sambung Eva.

PDIP disebutnya sebagai partai yang selalu mengedepankan musyawarah mufakat. Namun demikian, bukan berarti mendukung pilkada diserahkan kepada elite yang ada di dewan daerah.

"PDIP selalu ngomong Pancasila dan pro musyawarah mufakat. Tapi kalau dari orang-orang yang tidak akuntabel kepentingan elite parpol yang nanti dimajukan mengambil keputusan tersebut. Jangan sampai substansi demokrasi dikalahkan dengan argumen teknis," pungkasnya.

(aws/trq)