Dewan Kehormatan PD: Anggota Fraksi PD Wajib Hadiri Paripurna RUU Pilkada

Jakarta -

‎Rapat sidang paripurna DPR besok (25/9) mengagendakan pengesahan RUU Pilkada. Keputusan Pilkada langsung atau tidak langsung bakal ditentukan. Anggota Fraksi Partai Demokrat yang telah diarahkan mendukung pilkada langsung diwajibkan hadir.

"Telah ada instruksi bahwa tingkat kehadiran mereka merupakan wajib," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Amir yakin kader Demokrat solid mendukung Pilkada langsung. Lantas apa sanksinya bagi kader yang tak patuh terhadap arahan partai ini?

"Ini kan belum terjadi ya (ada kader yang tak patuh). Jangan berandai-andai. Insya Allah kompak semua. Nanti anda tanya lagi sesudah kejadian," jawab Amir yang berada di Senayan untuk menghadiri rapat paripurna pengesahan UU.

‎Partai Demokrat memang mengalami perubahan sikap. Sebelum mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat menangkal ekses negatif dari Pilkada langsung, Demokrat berada dalam barisan yang sama dengan Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada langsung. Amir menegaskan, Demokrat tidak pernah berada dalam Koalisi Merah Putih.

"‎Siapa yang bilang (Demokrat pernah di Koalisi Merah Putih)? Dari dulu Demokrat sudah mendeklarasikan dirinya netral dan sebagai penyeimbang. Ngapain lagi ditarik ke mana-mana," tepis Amir.
‎
Amir menyangkal Demokrat pernah berada di Koalisi Merah Putih. Meski begitu dirinya tak menutup mata elite Fraksi Demokrat di DPR sempat merapat ke Koalisi Merah Putih.‎
‎
"‎Kalau pribadi-pribadi ya silakan. Tapi manakala Ketua Umum (SBY) sudah memberikan penjuru yang jelas, ya disiplin partai wajib ditegakkan," tanggap Amir

Lantas apakah kader Demokrat harus benar-benar 'cabut' dari segala aktivitas Koalisi Merah Putih?‎ "Saya tidak usah bicara, harus diterjemahkan sendiri," jawab Amir.

(dnu/trq)