Perdebatan terkait RUU Pilkada dimulai ketika Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan mendukung Pilkada lewat DPRD. Opsi tersebut pun mati-matian ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk partai pengusung Jokowi-JK. Sayangnya, kekuatan Jokowi-JK di DPR yang terdiri dari PDIP, PKB, dan Hanura tak sebanding dengan Golkar, Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan PD yang menguasai 76% kursi DPR. Secara kasat mata pun, upaya KMP diprediksi mulus.
Namun, pelan-pelan Koalisi Merah Putih mulai rontok. Dimulai dari Partai Demokrat yang balik badan, mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat. Dinamika pun berlanjut dengan pecahnya dukungan di Golkar dan PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perpecahan ini membawa senyum bagi PDIP. Kader KMP yang terpilih lagi diprediksi akan mbalelo saat paripurna penentuan RUU Pilkada. Lobi-lobi yang mereka lakukan mulai menunjukkan hasilnya.
"Yang jelas Demokrat, PPP, PAN, dan Golkar," kata anggota fraksi PDIP Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Rabu (24/9/2014).
Berulang kali mengucap kata 'solid', Koalisi Merah Putih kini harus membuktikannya lewat paripurna penentuan RUU Pilkada yang akan berlangsung Kamis (25/9/2014). Bila Pilkada lewat DPRD yang diimpikan tidak gol, bukan tidak mungkin bila Koalisi Merah Putih hanya tinggal kenangan.
"Apabila voting di sini berjalan dan kemudian KMP dikalahkan, maka secara kasat mata soliditas KMP tinggal cerita saja," kata politisi Golkar Poempida Hidayatulloh kepada detikcom, Rabu (24/9/2014)
(imk/trq)