Militer Asing Masuk Aceh, Menhan Minta DPR Memahaminya

Jakarta - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta agar DPR dapat mempercayai keputusan Dephan dan Mabes TNI yang memberi ijin masuk kepada militer asing ke NAD yang masih berstatus darurat sipil.Terhadap pernyataan beberapa anggota DPR yang mewaspadai militer asing di Aceh, Menhan dapat memahami pernyataan tersebut. Namun, perlu dilihat bahwa kondisi yang berlaku saat ini di Aceh adalah darurat. Dan operasi yang digelar militer asing adalah operasi kemanusiaan, menolong korban bencana gempa dan tsunami di Aceh.Demikian pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menjawab pertanyaan wartawan seputar kekhawatiran sejumlah anggota DPR. Menhan mengatakan kepada wartawan di Hotel Mandarin, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (9/1/2005)."Karena situasi darurat, saya kira cukup berupa pemberitahuan saja. Terlebih pemerintah kita menganut sitem presidential," tambah Juwono. Juwono mengakui hingga saat ini pemerintah belum mempunyai aturan rambu-rambu yang tegas mengenai keberadaan militer asing di Aceh dan Sumut saat terjadi bencana seperti sekarang ini. "Sampai saat ini belum ada rakor khusus polkam bahas itu. Baru akan dibahas dalam sidang kabinet mendatang," kata Juwono.Hanya secara umum sudah ada kesepakatan antara pemerintah RI dengan militer asing bahwa militer asing tunduk dan mentaati kewenangan koordinator lapangan Bakornas yang ada di tangan Menko Kesra Alwi Sihab."Secara umum ada pula anjuran dan sudah ada kesepakatan dari militer asing yang bersedia tak membawa senjata api, baik senjata api genggam ataupun peralatan tempur lain. Operasi yang mereka gelar sepenuhnya operasi kemanusiaan," katanya.Karena personel militer asing tak membawa senjata, sedangkan ada GAM di Aceh, Mabes TNI menjamin keselamatan personel asing yang ada di wilayah NAD. "Tak hanya pesonel militer saja, tetapi juga relawan lainnya. Saat ini jumlah aparat kita baik militer maupun polisi di sana jumlahnya cukup untuk memberikan perlindungan kepada seluruh personel. Memang terjadi kontak senjata antara GAM dengan TNI, tetapi lokasinya jauh dari tempat bakti kemanusiaan," tambah Menhan. (jon/)