Didemo, 3 Politikus Koalisi Merah Putih ini Ikut Teken Tolak RUU Pilkada

Manado - Penolakan terhadap pengesahan RUU Pilkada terus mengalir di seluruh Indonesia. Di Manado, 3 anggota DPRD Sulut yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak sependapat dengan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD. Sikap yang berbeda dengan partai dan koalisi.

Amir Liputo, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Decky Palinggi dari Partai Golkar, dan Affan Mokodongan (PAN), terlihat membubuhkan tanda tangan pada aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di tugu Zero Point, pusat kota Manado, Senin (22/9/2014). Juga ada politikus PDIP, James Tuuk, yang ikut tanda tangan.

Aksi demonstrasi yang digagas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado bersama elemen pro demokrasi lainnya seperti LBH Manado, LMND, PMKRI dan GMNI, disambut positif masyarakat kota Manado.

Mereka tanpa sungkan ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang disediakan sebagai bentuk penolakan atas perubahan RUU Pilkada yang akan disahkan oleh DPR.

"Kalau RUU Pilkada disahkan, negara kita bukan lagi sebagai negara demokrasi," kata seorang warga yang tidak mau disebut namanya.

Sementara itu, dalam aksinya, Koordinator Lapangan (korlap), Arya meminta masyarakat Sulut harus bijak menyikapi produk yang akan dikeluarkan DPR. Jika bukan untuk kepentingan masyarakat harus ditolak.

"RUU Pilkada adalah produk cacat demokrasi, mereka (DPR) hanya mementingkan diri sendiri. Harusnya rakyat harus diberikan andil untuk menentukan kepala daerah mereka sendiri," tegas Arya.

Pantauan detikcom, usai berorasi sekitar setengah jam, peserta aksi demonstrasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju halaman kantor DPRD Sulut untuk meminta seluruh anggota dewan untuk ikut melakukan penolakan pengesahan RUU Pilkada itu.

(try/try)